80 Jenis Layanan  Bisa Dilayani di Mal Pelayanan Publik Sikka, Simak Selengkapnya!

Dia menambahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, peresmian MPP dilakukan untuk mengenalkan fasilitas baru ini kepada masyarakat dan pihak terkait. Peresmian yang dilakukan hari itu, kata dia, menggambarkan bahwa fasilitas layanan di MPP telah siap digunakan dan siap melayani masyarakat secara profesional.

Saat kini terdapat 12 counter pelayanan di MPP Sikka, yang akan diisi 5 perangkat daerah dan 6 instansi yang tergabung di dalam MPP.

Lima perangkat daerah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pendapatan Daerah.

Lalu pelayanan 6 instansi yakni dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere, Bank NTT Cabang Maumere, dan Perusahaan Daerah Air Minum Wair Puan.

Pantauan media ini, terdapat 12 counter pelayanan di MPP. Salah satu counter telah tertulis nama Dinas Kesehatan. Namun informasi yang dihimpun media ini Dinas Kesehatan tidak ikut bergabung. Petrus Poling Wairmahing memastikan dalam waktu dekat Dinas Kesehatan akan digantikan dengan UPTD Badan Pendapatan Daerah Propinsi NTT Wilayah Maumere (SAMSAT).*** (eny)

Berikut Daftar Penyelenggara Pelayanan Publik dan Jenis Pelayanan pada MPP

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
A. Perizinan Berusaha
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan
2. Izin Usaha Angkutan dan Trayek
3. Izin Reklame
4. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIT-PMB)
5. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Izin Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
B. Perizinan Non Berusaha
1. Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Kesehatan
2. Izin Operasional Sekolah
3. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial 4. PKKPR Non Berusaha
C. Non Perizinan
Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya