Amnesti Hasto Kristiyanto dan Abolisi Tom Lembong, Petrus Selestinus: Prabowo Cuci Piring Kotor Jokowi

Avatar photo

- Redaksi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 15:09 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 943 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petrus Selestinus, Koordinator Advokat Perekat Nusantara dan Koordinator TPDI

Petrus Selestinus, Koordinator Advokat Perekat Nusantara dan Koordinator TPDI

Maumere-SuaraSikka.com: Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatif dengan memberikan Abolisi dan Amnesti kepada sejumlah orang, terutama kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah progresif dan konstitusional di bidang penegakan hukum dan keadilan.

Kebijakan Presiden Prabowo mengundang debatabel seru. Muncul pro kontra yang memantik diskusi yang belum berkesudahan. Tidak sedikit yang merespons positip, tapi banyak juga yang menilai minor.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menanggapi serius kebijakan tersebut. Dia memberikan apresiasi atas langkah yang diambil Presiden Prabowo.

Advokat asal Kabupaten Sikka Propinsi NTT itu menyebut  pemberian Abolisi dan Amnesti sebagai peristiwa hukum yang langka. Namun, kata dia, kebijakan tersebut sebagai upaya konstitusional yang sangat progresif guna mengoreksi kebijakan ugal-ugalan rezim Jokowi selama 10 tahun menjadi Presiden. Dia menuding rezim Jokowi telah merusak konstitusi dengan menerapkan praktik legalisme otokratik.

Baca Juga :  Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri

“Bentuk ugal-ugalan dalam penegakan hukum era Presiden Jokowi melalui apa yang disebut legalisme otokratik atau penggunaan hukum dan sistem peradilan untuk melegitimasi dan memperkuat kekuasaan rezimnya, dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, hukum dan lembaga penegak hukum dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang dikemas melalui UU,” ujar alumnus Universitas Jayabaya itu.

Berita Terkait

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran
Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri
Isu Munaslub Golkar, Us Bapa: Itu Hoax!
IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026
Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes
Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere
BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 14:40 WITA

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Kamis, 12 November 2026 - 18:57 WITA

Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri

Rabu, 11 November 2026 - 15:30 WITA

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Minggu, 8 November 2026 - 13:16 WITA

Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes

Rabu, 14 Oktober 2026 - 21:10 WITA

Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:32 WITA

BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 23:58 WITA

6 Janji Jenderal Suyudi Awali Langkah Jadi Kapolri

Berita Terbaru

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Nasional

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:40 WITA