“Kami menemukan data pada pangkalan data Kabupaten Sikka, masih sebagian besar pajak kendaraan dinas belum dibayar, kalau mau minta pajak rakyat pemerintah harus hadir sebagai contoh taat bayar pajak, yang lapar rakyat yang kenyang penguasa,” kritik Mariadi F Bata Lale.
Menurut PMKRI Maumere stabilitas pendapatan daerah melalu pajak kendaraan seharusnya menjadi sarana, bukan tujuan akhir. Jika tujuan utamanya adalah kesejahteraan, maka indikator keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari neraca pengetatan pajak kendaraan, tetapi harus diukur dari turunnya angka kemiskinan, meningkatnya ketersediaan pangan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga di NTT khususnya di Kabupaten Sikka
Ambisi Pemenuhan Pajak Menuju Tindakan Korupsi
PMKRI Maumere juga menyoroti ambisi kebijakan pemenuhan pajak. Dalam teori kontrak sosial masyarakat telah mendelegasikan setiap haknya kepada negara untuk diatur, sembari menjalankan kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Namun kurangnya kesadaran masyarakat dan sikap pesimis untuk membayar pajak merupakan suatu konsekuensi logis dari cerminan pemerintah hari-hari ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melengkapi sikap ini, PMKRI Maumere juga menyertai data dari Kejaksaan Tinggi NTT Periode 2025-2026. Dari data yang ada, tercatat 106 kasus korupsi yang diselidiki di wiliayah NTT, dan sebagian besar merupakan kasus korupsi pada sektor pembangunan. Sementara di Kabupaten Sikka, dalam periode 2022-2025 terdapat lebih dari 15 kasus korupsi.
PMKRI Maumere menegaskan dengan angka kasus korupsi yang tinggi di NTT dan Kabupaten Sikka, menunjukan bahwa pajak rakyat yang dibayar hanya diperuntukan pada pejabat dan kelompok tertentu untuk pemenuhan kebutuhan mereka.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
