Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Maumere-SuaraSikka.com: DPRD Sikka bersama pemerintah daerah setempat kini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak. Ranperda ini dibentuk untuk menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 6 Tahun 2019 yang dinilai sudah tidak relevan, serta disesuaikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa Pilkades merupakan momentum krusial dalam memperkuat akar demokrasi dan mempercepat pembangunan di tingkat desa. Bagi Fraksi Partai Golkar, sebagai unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, desa membutuhkan kepemimpinan yang legitimasi dan berintegrasi.

Dalam konteks inilah, menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu, Pilkades mengambil peran penting. Karena itu Fraksi Partai Golkar menilai Ranperda ini memiliki arti penting untuk penguatan demokrasi di tingkat desa. Oleh karena itu, pembahasannya perlu dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat kabupaten Sikka.

“Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar Ranperda Pilkades mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme penganggaran, serta menjamin pelaksanaan demokrasi di tingkat desa secara jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab. Menurut kami, kejelasan aturan diperlukan agar pelaksanaan Pilkades dapat diterima semua pihak,” tegas Antonius Hendrikus Rebu.

Fraksi Partai Golkar juga berharap pemerintah daerah setempat memastikan kesiapan pelaksanaan, memperkuat koordinasi antara pihak, serta menyiapkan langkah pencegahan potensi konflik. Dengan demikian, penyelenggaran Pilkades dapat berjalan tertib serta menjaga persatuan di tengah masyarakat.

Terkait Ranperda Pilkades Serentak, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan strategis. Pertama, penyesuaian landasan hukum. Menurut Fraksi Partai Golkar, Ranperda Pilkades Serentak harus menyesuaikan diri dengan dinamika hukum terbaru, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditetapkan pada 27 Maret 2026

Halaman : 1 2 Selanjutnya