Maumere-SuaraSikka.com: Pemerintah Kabupaten Sikka telah merancang kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid 19. Kabupaten ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 17 miliar.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menyebutkan kebutuhan anggaran tersebut merupakan patungan dari pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten.
“Kami sudah melakukan perhitungan kemarin, untuk mengantisipasi apabila terjadi postip Covid 19 di sini. Kita sudah rancang sekitar Rp 17 miliar. Karena ini urusan konkuren, nanti patungan dari kabupaten, propinsi, dan pusat,” jelas Bupati Sikka, Selasa (24/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Sikka yang ditemui di sela-sela memantau pembersihan asrama putra RSUD TC Hillers Maumere, khusus untuk Kabupaten Sikka sendiri, pemerintah daerah setempat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7 miliar. Secara teknis, akan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Banggar DPRD Sikka dalam waktu dekat ini.
Dia mengatakan meskipun ABPD 2020 sudah ditetapkan, namun alokasinya bisa digeser. Hal ini untuk mnindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19.
Dengan semangat Inpres Nomor 4 Tahun 2020, katanya, pemerintah bisa melakukan relokasi anggaran, baik dengan cara menggeser anggaran yang ada, atau membatalkan program kegiatan yang sudah ditetapkan.
“Kita bisa batalkan perjalanan dinas, dan apa saja. Perjalanan dinas semua OPD, termasuk juga di DPRD. Kegiatan studi banding, reses yang tidak penting, bisa digeser semua. Pokir juga bisa. Kita lakukan apa saja untuk selamatkan jiwa masyarakat,” ujarnya bersemangat.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Yosef Nong Soni mengusulkan setengah dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sikka dialokasikan untuk penanganan Covid 19. Untuk tahun ini alokasi dana pokir kurang lebih Rp 35 miliar.
Sementara itu Ketua DPRD Sikka Donatus David dan Ketua Fraksi PDIP Stefanus Sumandi mendukung realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19. Keduanya mengusulkan pemotongan anggaran perjalanan dinas seluruh organisasi perangkat daerah.*** (eny)
