Maumere-SuaraSikka.com: Teka-teki berapa besar realisasi dana pengamanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sikka Tahun 2018 hingga kini belum diketahui. Kapolres Sikka Rickson PM Situmorang menyebut telah merealisasikan 95 persen dari total dana yang diterima sebesar Rp 5.895.012.000.
“Untuk sampai tahapan sekarang, kalau tidak salah sudah hampir 95 persen. Kalau ada yang tidak kita laksanakan, nanti (dananya) kita kembalikan,” demikian penjelasan Rickson Situmorang kepada sejumlah wartawan di Mapolres Sikka, Rabu (29/8), usai menerima aksi damai PMKRI Maumere.
Sejauh ini memang belum ada laporan pertanggungjawaban secara resmi dari Polres Sikka selaku pengguna dana hibah tersebut. Kapolres Sikka mengatakan belum menyampaikan pertanggungjawaban karena tahapan kegiatan belum selesai. Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Sikka Eduardus Desa Pante yang dihubungi beberapa hari lalu menjelaskan nantinya ada mekanisme pertanggungjawaban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski belum ada pertanggungjawaban secara resmi, namun PMKRI Maumere menyebut realisasi pemanfaatan dana pengamanan pemilihan kepala daerah hanya sebesar Rp 853 juta. Ketua PMKRI Maumere Bentho Rany memastikan data tersebut diperoleh dari hasil investigasi. Namun sejauh mana hasil investigasi tersebut, PMKRI masih merahasiakannya. Bentho Rani hanya mengatakan PMKRI Maumere memiliki banyak data hasil investigasi, namun belum bisa disampaikan secara terbuka.
PMKRI Maumere melakukan aksi damai, Rabu (29/8), untuk mengklarifikasi dana pengamanan pemilihan kepala daerah yang dihibahkan kepada Polres Sikka. Sebanyak 35 aktivis PMKRI Maumere mendatangi Polres Sikka dan kemudian bertemu dengan anggota DPRD Sikka.
BERITA TERKAIT:
PMKRI Maumere Serukan Copot Kapolres Sikka
Dalam aksi damai itu mereka membawa tiga buah spanduk yang terkait dana pengamanan pemilihan kepala daerah. Ada spanduk yang bertuliskan Kapolres Sikka Makan Uang Dana Pengamanan Pilkada, ada lagi yang bertuliskan Kembalikan Uang Rakyat, dan satu spanduk bertuliskan Copot Kapolres Lenyap uang Rp 5 Miliar-an.
Desakan untuk mencopot Kapolres Sikka juga disuarakan melalui orasi Bentho Rani. Di depan Mapolres Sikka, persisnya di Jalan Ahmad Yani, dari atas sebuah pick up, Bentho Rani berteriak lantang agar Kapolres Sikka dicopot.
“Jika hadir untuk Sikka, tidak lebih baik untuk mencerdaskan masyarakat Sikka, sebaiknya pulang, pulang, sekali lagi Kapolres Sikka lebih baik pulang. Kenapa pulang? Pertanyaannya adalah au hai? Kemudian datang menodai harkat dan martabat kami rakyat Sikka. Budaya Kabupaten Sikka tidak ada yang namanya na’o. PMKRI mendesak untuk mencopot Kapolres Sikka,” teriak Bentho Ranny.
“Kasus” dana pengamanan pemilihan kepala daerah kini menjadi diskusi menarik di tengah masyarakat. Sejauh yang diamati media ini, pasca aksi damai PMKRI Maumere, persoalan ini menjadi diskursus kelompok-kelompok masyarakat.*** (eny)
