Dana Pengamanan Pilkada, PMKRI Maumere Bakal Demo Jilid 2

Maumere-SuaraSikka.com: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Thomas Morus Cabang Maumere bakal turun ke jalan lagi. Mereka masih mengusung isu yang sama terkait dana pengamanan pemilihan kepala daerah. Aksi damai jilid 2 ini direncanakan berlangsung Jumad (7/9) mendatang.

Sebelumnya pada Rabu (29/8) pekan lalu, PMKRI Maumere turun ke jalan, melakukan aksi damai terkait dana pengamanan pemilihan kepala daerah. Mereka sempat bertemu Kapolres Sikka Rickson PM Situmorang, dan mendapatkan klarifikasi dari orang nomor satu di Polres Sikka tersebut. Setelah itu PMKRI Maumere melakukan audiens dengan anggota DPRD Sikka.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Maumere Alvin Aha mengatakan dari aksi damai pekan lalu pihaknya sudah melakukan evaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan PMKRI Maumere belum mendapatkan keterangan yang memuaskan terkait dana pengamanan pemilihan kepala daerah.

“Waktu audiens dengan PMKRI Maumere, Kapolres Sikka tidak begitu jelas memberikan klarifikasi. Karena itu kami memandang perlu untuk melakukan aksi damai jilid dua, untuk meminta Kapolres Sikka memberikan klarifikasi berbasis kinerja,” ujar mahasiswa Unipa Maumere ini, Selasa (4/9) di Maumere.

BERITA TERKAIT:

Kapolres Sikka Sebut Realisasi Dana Pengamanan Pilkada Sudah 95 Persen

PMKRI Maumere Serukan Copot Kapolres Sikka

Dia menambahkan pada saat aksi damai pekan lalu, PMKRI Maumere sudah membeberkan sejumlah data dari hasil investigasi yang dilakukan di lapangan. Data itu antara lain menyangkut biaya makan minum dan duplikasi kuitansi.

Menurut Alvin Aha, seharusnya Kapolres Sikka memberikan klarifikasi dengan menunjukkan data-data kuitansi yang dimiliki pihak kepolisian selaku penerima dana hibah. Sayangnya, Kapolres Sikka tidak membeberkan data sebagaimana harapan PMKRI Maumere.

Pada aksi damai pekan lalu, PMKRI Maumere menyebutkan dana pengamanan pemilihan kepala daerah yang diterima Polres Sikka sebesar Rp 5.895.012.000. Dari hasil investigasi yang dilakukan, PMKRI Maumere mengungkap dana yang terserap pada 426 personil hanya sebesar Rp 853 juta. Mereka menduga Kapolres Sikka telah melakukan korupsi dana pengamanan pemilihan kepala daerah.

Pada kesempatan itu PMKRI Maumere membawa lima tuntutan, yakni meminta klarifikasi tentang dana pengamanan pemilihan kepala daerah, transparansi pengelolaan dana, Polres Sikka telah melakukan duplikasi kuitansi, mendesak Kapolres Sikka memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana pengamanan pemilihan kepala daerah berbasis kinerja, dan segera mengembalikan sisa dana pengamanan kepala daerah.*** (eny)