GMNI Sikka Nilai Kebijakan Beasiswa Prematur

0
165
GMNI Sikka Kawal Dugaan Korupsi Tunjangan Anggota Dewan
Alvinus Ganggung, Ketua GMNI Sikka
Maumere-SuaraSikka.com: Janji beasiswa kepada calon mahasiswa menuai protes. Kali ni datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sikka. Mereka menilai kebijakan tersebut prematur karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta tidak dibangun melalui langkah-langkah regulatif.
Ketua GMNI Sikka Alvinus L. Ganggung berpendapat pendidikan merupakan urusan vital yang harus mendapat penanganan prioritas dari segenap elemen, termasuk pemerintah dari tingkat pusat hingga kabupaten. Hal ini sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang pada aline keempat UUD 1945.
Dalam semangat itu, katanya, GMNI Sikka mendukung kebijakan Pemkab Sikka yang berjanji memberikan beasiswa kepada calon mahasiwa. Hanya saja GMNI Sikka melihat kebijakan ini tidak memiliki dasar yang kuat. Alvinus Ganggung beralasan pemerintah setempat mengabaikan lanngkah-langkah regulatif. Dia menyebut tidak ada anggaran pada APBD 2019, dan belum ada peraturan daerah sebagai payung hukum sebuah kebijakan di daerah.
“Ternyata belum ada anggaran di APBD 2019. Tapi anehnya pemerintah sudah umumkan buka pendaftaran. Nanti sumber dana dari mana? Terus legalitasnya seperti apa?” tanya Alvinus Ganggung melalui keterangan pers yang diterima media ini Sabtu (22/6).
Menurut GMNI Sikka, jika masalah ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah, maka boleh dikatakan kebijakan tersebut hanya sebuah wacana  untuk membohongi seluruh rakyat di daerah ini, terutama para calon mahasiswa penerima beasiswa dan orangtua mereka.
Lebih dari itu GMNI Sikka menilai kebijakan beasiswa boleh sedisebut sebagai kebijakan ilegal, karena tidak melalui pembahasan bersama DPRD Sikka terkait anggaran dan payung hukum. GMNI Sikka berpandangan pemerintah lemah memahami regulasi, yang berakibat kepada telah mengebiri tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat.
“Pemerintah mengabaikan peran DPRD Sikka sebagai mitra pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar dia.
Untuk itu GMNI Sikka mendesak pemerintah daerah agar mengambil langkah-langah strategis sesuai regulasi agar kebijakan beasiswa tersebut dapat teralisasi. Alvinus Ganggung berharap pemerintah menyiapkan seluruh perangkat teknis dan membangun komunikasi positip dengan DPRD Sikka.*** (eny)

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan ketik komentar anda
Silahkan ketik nama anda di sini