Maumere-SuaraSikka.com: Kebijakan Bupati Sikka terkait new normal yang terkesan dipaksakan, mendapat perlawanan secara politik. DPRD Sikka mendesak Bupati Sikka untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
Sikap lembaga perwakilan rakyat ini tertuang dalam surat Nomor 179.7/76/V/DPRD/2020 tertanggal 30 Mei 2020 yang ditujukan kepada Bupati Sikka.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPRD Sikka Donatus David, dan Wakil Ketua DPRD Sikka Yosef Karmianto Eri dan Gorgonius Nago Bapa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD Sikka menegaskan bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pandemi virus corona, berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah. Seperti stay at home, work from home, pembatasan sosial, pembataaan fisik, pembatasan sosial berskala besar, dan berbagai protokol yang dikeluarkan guna menghentikan matarantai penularan virus corona.
DPRD Sikka juga menyinggung pernyataan Presiden Jokowi pada 15 Mei 2020 lalu, terkait tatanan kehidupan baru sebagai konsep hidup bersahabat dengan virus corona.
Ini merupakan pilihan yang harus dilewati masyarakat Indonesia, guna mrncari solusi bijak menyelamatkan pondasi perekonomian, di tengah lesuhnya perekonomian akibat dampak pandemi virus corona.
Pertimbangan DPRD Sikka untuk meminta Bupati Sikka meninjau kembali kebijakan new normal yakni Keputusan Presiden RI sebagaimana pernyataan Ketua Gugus Tugas bahwa tercatat 102 kabupaten/kota kategori zona hijau, termasuk 14 kabupaten di Propinsi NTT yang boleh melaksanakan new normal.
“Terkait hal itu, DPRD Sikka secara tegas merekomendasikan agar pemberlakuan kebijakan new normal di Kabupaten Sikka dapat dievaluasi kembali, menyesuaikan dengan kebijakan Gubernur NTT, sambil mencermati trend kurva pandemik virus corona di Sikka yang hingga saat ini relatif tidak menurun,” demikian rekomendasi DPRD Sikka.
Secara terpisah Ketua DPRD Sikka meminta Bupati Sikka untuk mengevaluasi kembali kebijakan new normal yang terlanjur diberlakukan sejak 29 Mei 2020 lalu.
Jurubicara Satgas Covid Sikka Petrus Herlemus mengatakan akan dilakukan evaluasi pada tanggal 10 Juni 2020 ini. Selanjutnya nanti Bupati Sikka bersama Forkopimda langsung melakukan sosialisasi.*** (eny)
