Rekayasa Lalulintas di Kewapante, Bentuk “Pembunuhan” terhadap 2 Pengusaha Hasil Bumi

Maumere-SuaraSikka.com: Pemkab Sikka melakukan rekayasa lalulintas di wilayah Kecamatan Kewapante, Kamis (18/6). Upaya ini dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” terhadap 2 pengusaha hasil bumi di wilayah itu.

Rekayasa lalulintas ini mengusung kebijakan Optimalisasi Pasar Wairkoja. Ruas jalan Trans Flores Maumere-Larantuka ditutup, khusus untuk angkutan pedesaan dan pikup pengangkut barang dan manusia. Kendaraan lain diizinkan melintas.

Pantauan media ini, ada dua titik yang dipasang plang rekayasa lalulintas. Di bagian timur dari arah Maumere, persis di pertigaan menuju Pasar Wairkoja. Dan di bagian barat dari arah Larantuka, persis di pertigaan menuju RS Santo Gabriel Kewapante.

Aparat keamanam dari Satlantas Polres Sikka, TNI-AD, dan Dinas Perhubungan berjaga-jaga di titik pengalihan. Semua kendaraan angkutan pedesaan dan pikup dialihkan jalur, melewati Pasar Wairkoja.

Tidak hanya itu, angkutan pedesaan dan pikup yang datang dari wilayah Kecamatan Hewokloang, ikut kena imbasnya. Mereka dilarang masuk ke ruas Jalan Trans Flores Maumere-Larantuka.

Rekayasa lalulintas ini berdampak kepada petani yang hendak menjual hasil bumi di Toko Fajar dan Toko Fajar Timur. Dua toko hasil bumi ini terletak di pinggir Jalan Trans Flores Maumere-Larantuka.

Hendrik Lomi, pemilik Toko Fajar Timur mengaku merasakan betul dampak buruk dari rekayasa lalulintas yang dilakukan pemerintah. Kebijakan-kebijakan dadakan seperti ini, kata dia, benar-benar mematikan pengusaha hasil bumi yang berada di ruas Jalan Trans Flores Maumere-Larantuka.

“Sekarang pemerintah bikin rekayasa lalulintas. Praktis petani yang bawa hasil bumi dengan angkutan pedesaan otomatis tidak bisa ke tempat saya. Dan ini berdampak sekali kepada pendapatan. Teman-teman wartawan bisa lihat sendiri kondisi hari ini,” ungkap Hendrik Lomi.

Selain Hendrik Lomi, yang terkena dampak rekayasa lalulintas adalah Toko Fajar. Seherly Lomi, yang adalah saudari kandung Hendrik Lomi, ikut mengecam kebijakan-kebijakan dadakan yang mematikan pengusaha hasil bumi di sekitar Jalan Trans Flores Maumere-Larantuka.

Hendrik Lomi menambahkan rekayasa lalulintas yang dilakukan pemerintah setempat terkesan diskriminatif. Masalahnya karena masih ada sekitar 6-7 pengusaha hasil bumi yang gudangnya terletak di wilayah Kecamatan Kewapante dan Kangae, tetapi tetap aman dilintasi angkutan pedesaan dan pikup.

“Di jalur pengusaha hasil bumi yang lain, ko angkutan pedesaan boleh lewat. Ini kan tidak betul? Ada apa? Kenapa hanya saya dan saudari saya saja yang terkena kebijakan ini?” tanya dia heran.

Hendrik Lomi mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian dan analisa terukur sebelum mengambil sebuah kebijakan. Hemat dia, pemerintah tidak boleh melakukan kebijakan yang sifatnya coba-coba dan terkesan diskriminasi.*** (eny)