Jakarta-SuaraSikka.com: Langkah spektakuler dilakukan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi dan anggota Komisi X DPR RI Andres Hugo Pareira (AHP). Dua pejabat ini berhasil menyelesaikan perbedaan pandangan terkait 17 PNS L2DIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) XV Wilayah NTT.
Mulanya berawal dari inisiatif AHP, politisi Fraksi PDIP. Wakil rakyat dari Dapil NTT 1 itu mengikuti serius kemelut yang terjadi pada 17 PNS L2DIKTI NTT yang menganggur selama 7 bulan.
Sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga, AHP langsung mengontak Wagub NTT untuk menanyakan letak persoalan yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gayung pun bersambut, Wagub NTT menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi. Orang nomor 2 di NTT itu pun berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan Dirjen Dikti. AHP pun mengontak Dirjen Dikti Kemdikbud RI Nizam, sejaligus meminta kesediaan waktu bertemu Wagub NTT guna menyelesaikan persoalan tersebut.
Pertemuan akhirnya berlangsung pada Jumat (24/7) di ruang kerja Nizam. Ditemani Sesdirjen dan Sekretaris L2DIKTI, Nizam menerima Wagub NTT dan AHP.
Dalam pertemuan tersebut Wagub NTT dengan nada guyon namun dengan substansi yang serius menjelaskan 17 PNS sudah menjalankan seleksi sebagai persyaratan dari DIKTI untuk pembentukan sebuah L2DIKTI di NTT.
Pemprop NTT sendiri, kata dia, sudah menyiapkan gedung kantor sementara sebagai bentuk dukungan riil.
“Tapi ini tidak dimanfaatkan Sekretaris L2DIKTI XV Erlangga Masdiana yang baru ditugaskan di NTT. Tentu saja ini menghambat langkah-langkah awal persiapan pembentukan L2DIKTI NTT, dan akibatnya menghambat fungsi pelayanan bagi dunia pendidikan tinggi swasta di NTT yang berjumlah sekitar 60-an,” ungkap Wagub NTT dengan kecewa dan marah.
Mendengar penjelasan Wagub NTT, Dirjen Dikti kemudian mempersilakan Sekretaris L2DIKTI XV untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.
Erlangga Masdiana kemudian menyampaikan beberapa perubahan peraturan di Kemdikbud menyangkut sistem kepegawaian dan tatacara rekrutmen pejabat eselon di lingkungan Kemdikbud.
Wagub dan AHP kemudian meminta agar DIKTI dalam hal ini seharusnya bisa lebih fleksibel dan mengedepankan fungsi pelayanan. Hal ini mengingat apa yang sudah dilakukan Pemprop NTT juga merupakan bagian dari persyaratan yang telah dibuat DIKTI pada masa sebelumnya.
“Sekarang sudah ada 17 PNS yang direkrut Pemprop NTT, dan sudah ada gedung sementara yang kami siapkan, sebaiknya itu difungsikan terlebih dahulu sebagai bagian komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam melayani masyarakat pendidikan tinggi,” ujar Wagub NTT memberi solusi.
AHP menekankan bahwa kehadiran L2DIKTI di NTT telah melalui sebuah proses perjuangan panjang. Keberadaan L2DIKTI, kata dia, akan sangat membantu untuk lebih mendekatkan Ditjen DIKTI dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat pendidikan tinggi di NTT.
“Selama ini semua pelayanan pendidikan tinggi di NTT harus ke L2DIKTI Bali yang membawahi tiga propinsi Bali, NTB dan NTT. Dari segi jarak, biaya, waktu dan kecepatan pelayanan seringkali menjadi kendala bagi PTS di NTT karena harus ke Bali,” ungkap AHP.
Politisi asal Kabupaten Sikka itu menambahkan dalam rapat pembahasan program dan anggaran antara Kemdikbud dan Komisi X DPR RI, persoalan L2DIKTI untuk NTT sudah disepakati.
“Seharusnya tidak ada kendala, dan mestinya tahun 2020 ini mulai efektif berfungsi,” tegas dia.
Mendengar berbagai masukan dan langkah-langkah strategis solutif, Dirjen DIKTI akan segera mempelajari dan mengefektifkan L2DIKTI XV wilayah NTT. Nizam sekaligus menyampaikan niatnya, apabila situasi pandemi berakhir, dia akan mengunjungi NTT sekaligus meresmikan L2DIKTI XV.*** (eny)
