Maumere-SuaraSikka.com: Sebanyak 50-an tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka baru-baru ini dimutasi. Tetapi kebijakan ini justeru menciptakan banyak kepincangan pada lingkup kerja urusan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Petrus Herlemus kepada wartawan baru-baru ini memastikan saat ini sedang terjadi kepincangan pada sejumlah Puskesmas. Kondisi ini dapat berakibat mandeknya pelayanan kepada masyarakat.
“Saya cukup kaget (adanya mutasi). Saya langsung sampaikan kepada Bupati. Karena memang saat ini sedang terjadi kepincangan,” ujar Petrus Herlemus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia memberi contoh mutasi terhadap 5 sarjana kesehatan masyarakat (SKM) yang bertugas di Puskesmas Nita, Waigete, Mapitara, Nanga, dan di Dinkes. Mereka ini dipindahkan sebagai tenaga penyuluh KB pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sikka.
Petrus Herlemus mengatakan 5 orang ini setiap saat harus melakukan surveilense untuk menentukan potensi kejadian luar biasa di Kabupaten Sikka. Selain itu mereka juga adalah pemegang program yang bertanggung jawab terhadap demam berdarah, virus corona, dan PIS-PK.
Bagi dia, mutasi adalah kewenangan pejabat yang berwenang. Tapi yang diharapkan adalah pengganti 5 SKM yang dimutasikan harus diisi dengan profesi yang sama.
“Tidak bisa digantikan dengan profesi yang lain. Bagaimana Puskesmas bisa jalan, kalau penggantinya dari profesi yang berbeda, nanti ada kepincangan. Sehingga kemarin saya tanya urgensinya apa 5 SKM ditarik ke Pemberdayaan Perempuan?” ujar dia.
Petrus Herlemus menggambarkan bahwa saat ini Dinkes sedang gencar membentuk Tim Gerak Cepat untuk mengantisipasi DBD. Motor penggeraknya adalah 5 SKM yang justeru kini dimutasikan.
Kepala Dinas Kesehatan juga menyebut kepincangan atas mutasi terhadap Bendahara JKN yang setiap hari harus mengupdate laporan pertanggungjawaban.
“Kalau dua diganti berarti specimen bank dan segala macam harus diganti,” kesal dia.
Contoh lain, sebut dia, seorang tenaga kesehatan dari Puskesmas Koting yang dipindahkan ke Puskesmas Mapitara. Tenaga kesehatan ini sedang mengalami penyakit kanker kelenjar.
“Dia sudah datang mengeluh ke saya. Ya saya hanya sarankan bertemu Sekda dan sampaikan, karena saya tidak punya kewenangan menganulir keputusan pejabat yang berwenang,” ujar dia.
Petrus Herlemus menegaskan berkali-kali bahwa dia tidak bermaksud memaksakan kehendak. Namun, katanya, mutasi harus mempertimbangkan keseimbangan sesuai ratio kebutuhan.
Secara teknis, lanjutnya, Dinkes Sikka sudah mengajukan telaahan sejak Desember 2019, dan kemudian baru-baru ini mengajukan lagi telaahan yang sifatnya adalah usulan. Semuanya, kata dia, sudah melalui kajian dari sisi azas manfaat dan kompetensi.
“Kami tidak paksakan kehendak, tapi harapan kami semua harus ditempati sesuai ratio kebutuhan yang tertuang di dalam Perbub 17/2019,” terang dia.
Akibat dari mutasi ini, tambah dia, sejumlah Puskesmas seperti di
Kopeta, Wolomarang, Beru, Waipare, dan Nita, mengalami penumpukan tenaga kesehatan. Kondisi ini terbalik dengan sejumlah puskesmas di wilayah kecamatan lainnya yang justeru mengalami kekurangan tenaga kesehatan.*** (eny)
