Maumere-SuaraSikka.com: Politisi PKPI Sikka menyebut mutasi tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Sikka yang dilakukan baru-baru ini merupakan mutasi yang terburuk.
Anggota DPRD Sikka itu mengungkapkan hal ini saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka bersama Kepala BKDPSDM Kabupaten Sikka Lukas Lawe, Selasa (29/9) malam.
Alfridus Melanus Aeng, politisi PKPI Sikka itu menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang membuat dia menilai mutasi nakes sebagai hal yang terburuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang pertama, kata anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan ini, mutasi dilakukan di tengah pandemi virus corona. Padahal nakes yang dimutasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pencegahan virus corona.
Mutasi nakes juga dinilai buruk, alasannya karena dilakukan ketika Dinas Kesehatan sedang gencar mengantisipasi kasus demam berdarah dengue (DBD).
Dan yang ketiga, katanya, di saat nakes di Sikka jumlahnya masih sangat kurang, justeru dimutasikan ke perangkat daerah yang lain seperti Kantor Kecamatan.
“Kajiannya seperti apa? Lalu urgensitasnya apa? Ini kan fatal,” ujarnya kecewa.
Anggota DPRD Sikka empat periode ini juga menyayangkan kebijakan mutasi karena alasan permintaan dari pegawai negeri yang bersangkutan.
Jika pola seperti ini dipertahankan, hemat dia, maka akan menjadi bumerang ketika setiap pegawai negeri mengajukan permohonan mutasi sesuai keinginan sendiri-sendiri.
“Kalau ada permohonan mutasi, ya harus dikaji dan analisis dari segala aspek. Jangan hanya ikuti saja permohonan pegawai,” kecam dia.
Petrus da Silva, anggota Banggar dari Fraksi Partai Nasdem juga menyesalkan kebijakan mutasi nakes baru-baru ini, apalagi tanpa sepengetahuan Dinas Kesehatan sebagai institusi yang menaungi para nakes.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Nasdem ini, mutasi nakes seharusnya atas sepengetahuan institusi yang bersangkutan yakni Dinas Kesehatan.
“Bagaimana koordinasi antara BKDPSDM dan Dinkes?” tanya dia kecewa.
Ketua Fraksi PDIP Stef Sumandi juga menyoroti kebijakan mutasi nakes. Dia memberi contoh 8 nakes di Puskesmas Mapitara dimutasikan, tapi anehnya pada saat yang sama justeru tidak ada nakes yang menggantikan nakes yang sudah pindah.
Ketua Fraksi Partai Perindo Herlindis da Rato juga mencecar kebijakan mutasi yang dianggapnya tidak melalui analisis dan kajian yang tepat. Aktifis kesehatan ini mengingatkan bahwa mutasi nakes harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama profesi-profesi teknis yang wajib ada di Puskesmas.
Kebijakan mutasi nakes juga disoroti anggota Banggar Fransiskus Stephanus Say. Ketua Fraksi Partai Gerindra ini meragukan kebijakan mutasi benar-benar berangkat dari sebuah analisis kebutuhan dan analisis jabatan yang tepat.
“Saya duga tidak ada analisis. Hanya ikut permohonan pegawai saja. Ini repot. Kalau ada, BKD analisis yang sungguh atau tidak. Atau (mutasi) ini hanya kemauan, pesanan, perintah Kalau seperti itu, ya samplaikan saja biar DPRD tidak perlu kritisi lagi,” tantang mantan Wakil Ketua DPRD Sikka ini.
Kepala BKDPSDM Lukas Lawe menjelaskan bahwa mutasi 50-an nakes yang dilakukan baru-baru ini sebagian merupakan permohonan pegawai yang bersangkutan, dan sebagian berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Petrus Herlemus kepada Banggar mengaku kaget adanya kebijakan mutasi nakes.*** (eny)
