Jakarta-SuaraSikka.com: Pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyediakan tunjangan untuk guru honor sebesar Rp 1.800.000 sebanyak satu kali.
Selain itu Kemdikbud juga menempuh kebijakan pembukaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honor pada tahun 2021 mendatang.
Informasi tentang hal ini terungkap melalui Rapat Kerja antara Komisi X DPR RI dengan mitra kerja Kemdikbud, Senin (16/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat kerja tersebut membahas berbagai isu strategis seputar pendidikan nasional terkait realisasi APBN, penyusunan peta jalan pendidikan, persiapan asesmen kompetensi dasar, evaluasi program organisasi penggerak, dan bantuan kuota internet terkait pembelajaran jarak jauh.
Isu penting lain yang dibahas dalam rapat kerja tersebut adalah mengenai Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS serta pembukaan Seleksi PPPK bagi guru honorer yang akan diadakan pada tahun 2021.
Andreas Hugo Pareira, anggota Komisi X Fraksi PDIP memberikan apresiasi atas kebijakan Kemdikbud. Politisi yang berasal dari Dapil NTT 1 itu menegaskan bahwa guru honor telah memberikan kontribusi bagi kemajuan dan pemerataan pendidikan nasional.
Andreas Hugo Pareira yang familiar disapa AHP menjelaskan BSU merupakan perjuangan panjang dia bersama seluruh anggota Komisi X dan Kemdikbud.
“Ini perjuangan yang panjang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi guru honorer dan tenaga kependidikan non-PNS. Dan syukurlah, telah membuahkan hasil,” tulis politisi asal Kabupaten Sikka melalui rilis yang diterima media ini, Senin (16/11).
Rapat Kerja antara Komisi X dan Kemdikbud melahirkan berbagai kebijakan strategis. Sebagaimana penjelasan Mendikbud Nadiem Makarim, urai AHP, sebanyak 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan tenaga administrasi yang berstatus non-PNS akan menerima BSU sebesar Rp 1.800.000 sebanyak satu kali.
Persyaratan bagi penerima BSU adalah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus non-PNS, dengan penghasilan di bawah Rp 5.000.000 yang tidak menerima bantuan/subsidi upah dari Kemenaker dan tidak menerima kartu prakerja sampai dengan 1 Oktober 2020.
Selain itu, tambah dia, pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru honorer untuk mengikuti proses seleksi menjadi guru PPPK sebanyak 3 kali pada tahun 2021.
Pemerintah juga berencana membuka pendaftaran di tahun-tahun berikutnya hingga jumlah guru PPPK di sekolah negeri mencapai 1 juta guru.
AHP menambahkan pemerintah berkomitmen menyediakan dana untuk semua guru yang lulus ujian seleksi melalui transfer pada APBN 2021 untuk gaji guru PPPK beserta tunjangannya yang dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Berkaitan dengan jumlah formasi guru PPPK, lanjut dia, pemerintah daerah diberikan kesempatan mengajukan lebih banyak formasi guru PPPK sesuai kebutuhannya masing-masing kepada KemenPAN&RB sampai tanggal 31 Desember 2020.
Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, AHP berharap BSU dan kesempatan seleksi PPPK pada tahun 2021 dapat direspon secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraaan guru dan tenaga kependidikan non-PNS di Propinsi Nusa Tenggara Timur.*** (eny)
