Maumere-SuaraSikka.com: Siklus APBD di Kabupaten Sikka sejak tahun 2021 wajib menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Masyarakat pun boleh mengaksesnya secara luas.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo menuturkan sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pertanggungjawaban, pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD. Hal ini, kata dia, untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat.
“Pemerintah telah melakukan perpindahan data perencanaan dan penganggaran tahun 2021, yang telah dimulai dengan menggunakan aplikasi e-Planning/e-Budgeting dan aplikasi SIMDA ke SIPD, yang berbasis web dengan menggunakan satu server pada Kementerian Dalam Negeri,” jelas Bupati Sikka saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas RAPBD 2021, Rabu (18/11) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Sikka menambahkan penggunaan SIPD mewajibkan seluruh OPD harus cepat belajar, cepat bekerja, untuk menyesuaikan berbagai substansi perubahan dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kesalahan dan kekurangan pasti terjadi dalam masa transisi ini, tetapi semangat dan keyakinan harus tetap ada, bahwa kita pasti bisa melaksanakannya,” ungkap dia.
Secara terpisah, Ketua DPRD Sikka Donatus David mengatakan SIPD menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
“Tahun ini merupakan tahun inisiasi bagi Kabupaten Sikka mengimplementasikanSIPD,” ujar politisi PDIP Sikka itu.
Aplikasi ini, kata dia, dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, sehingga dalam penyusunan RKA di setiap OPD akan berjalan tepat waktu, tepat program kegiatan, menghindari tumpang tindih program kegiatan pada setiap OPD, sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien.
Sementara dari sisi audit keuangan daerah, kata dia, tidak lagi ditemukan kesalahan perencanaan dan penganggaran.
Di sisi lain, tambah dia, masih adanya pelaksanaan program kegiatan serta proyek pembangunan yang yang terhambat dan tidak terlaksana serta berkualitas rendah.
Dengan penerapan aplikasi SIPD, dia berharap pada tahun 2021 nanti tidak boleh terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya yakni rasionalisasi anggaran secara berulang dalam perjalanan pelaksanaan APBD.
Rasionalisasi anggaran secara berulang, hemat dia, mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian, kekecewaan, bahkan menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemerintah dan DPRD.*** (eny)
