Maumere-SuaraSikka.com: Sidang paripurna untuk membahas RAPBD 2021, Jumat (20/11) malam, terpaksa ditunda. Anggota DPRD Sikka pun “ribut”. Sementara itu Bupati Sikka tidak hadir pada agenda penting itu.
Sesuai jadwal, paripurna malam ini dengan agenda Keterangan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga pukul 20.30 Wita, sidang paripurna belum saja dimulai. Sejumlah anggota DPRD Sikka sudah berada di Gedung Kulababong. Demikian pun sejumlah Pimpinan OPD telah hadir.
Wakil Bupati Sikka Romanus Woga sudah berada di Gedung DPRD Sikka sejak pukul 19.30 Wita. Sementara Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo tidak kelihatan sampai dengan Ketua DPRD Sikka mengetuk palu penundaan sidang.
Pada pukul 20.39 Wita, Ketua DPRD Sikka Donatus David mengumumkan dari ruang paripurna meminta anggota DPRD Sikka memasuki ruang paripurna. Dia menjelaskan soal molornya sidang, dan memutuskan sidang ditunda ke Sabtu (21/11) pagi.
Spontan putusan ini membuat gaduh ruang paripurna. Terjadi dinamika yang panjang di antara para wakil rakyat, antara lain mempersoalkan alasan penundaan, serta perdebatan tentang jadwal penundaan.
Setelah mendapat konfirmasi melalui telpon dari Penjabat Sekda Sikka, barulah diketahui molornya sidang dikarenakan dokumen Keterangan Pemerintah sedang dalam proses penggandaan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Ini baru ada konfirmasi dari (Penjabat) Sekda, dokumen bisa siap jam 22.00.Wita. Jadi kita mulai jam itu,” terang Donatus David.
Pelbagai reaksi kekecewaan pun muncul dari sejumlah wakil rakyat. Ketua Fraksi PDIP Stef Sumandi menegaskan seharusnya molornya sidang tidak perlu terjadi.
“Ini artinya pemerintah tidak siap menjalani sidang RAPBD,” kesal dia sambil mengusulkan sidang ditunda pada Senin (23/11).
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Sufriyance Merison Botu menyesalkan terjadinya penundaan pembahasan RAPBD 2021.
“Ini tunda yang kedua kali. Seharusnya kita mulai Senin, tapi ditunda ke Rabu,” tukasnya kecewa.
Dia lalu mengusulkan agenda sidang dilanjutkan Senin (23/11), dengan maksud memberikan waktu yang luas kepada pemerintah menyiapkan dokumen Keterangan Pemerintah.
Sufriyance Merison Botu menolak sidang dilanjutkan malam ini pukul 22.00 Wita. Dia beralasan tidak boleh memaksakan ASN bekerja sampai larut malam, apalagi, sindir dia, sekarang ini sudah tidak ada lagi Tunjangan Penghasilan bagi PNS (TPP).
Sementara itu di “kubu” lain sejumlah anggota DPRD Sikka mengusulkan sidang dilanjutkan pukul 22.00 Wita. Mereka itu antara lain Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Petrus da Silva, Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis, Ketua Fraksi Partai Demokrat Sejahtera Ferdinandus Mboy, dan Sekretaris Fraksi PAN Filario Charles Bertrandi.
Pendapat berbeda datang dari politisi PKPI Sikka Alfridus Melanus Aeng. Sejalan dengan penyampaian awal Ketua DPRD Sikka, Alfridus Melanus Aeng mengusulkan sidang ditunda ke Sabtu (21/11) pagi.
Dia meragukan kualitas persidangan jika dipaksakan mulai pukul 22.00 Wita. Alasannya, dalam agenda sidang malam ini, fraksi-fraksi juga akan melakukan klarifikasi dan meminta tambahan penjelasan dari Bupati Sikka.
Alfridus Melanus Aeng menyayangkan terjadinya situasi penundaan sidang. Karena itu dia memberikan catatan agar paripurna tidak lagi diagendakan pada malam hari.
Anggota Fraksi Partai Hanura Wenseslaus Wege mengingatkan pemerintah agar konsisten dan komitmen dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dia menyesalkan terjadinya penundaan sidang karena alasan teknis.
Dinamika dan “kegaduhan” di ruang paripurna berlangsung kurang lebih setengah jam. Ketua DPRD Sikka Donatus David akhirnya membuka sidang paripurna, dan menyampaikan penundaan sidang ke Sabtu (21/11).
Pantauan media ini, “debat kusir” penundaan sidang paripurna tidak bereferensi pada Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka. Semua anggota yang memberikan pendapat, lebih cenderung menggunakan opini dan asumsi.*** (eny)
