Maumere-SuaraSikka.com: Kabupaten Sikka mengalami defisit Rp 96 miliar lebih pada tahun 2021. Sejumlah anggaran pun terancam batal, seperti penyertaan modal dan Tunjangan Penghasilan PNS (TPP).
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka tengah mencarikan solusi dan jalan keluar untuk menutupi defisit. Antara lain yang bakal digeser yakni anggaran penyertaan modal dan TPP. Sejauh ini masih menjadi diskusi pada forum rapat anggaran.
Pemerintah daerah setempat menganggarkan penyertaan modal Rp 22 miliar, yakni Rp 12 miliar kepada PT Bank NTT, Rp 9 miliar kepada Perumda Wair Puan, dan Rp 1 miliar kepada Perumda Mawarani. Sedangkan untuk TPP direncanakan alokasi anggaran Rp 34 miliar lebih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang sudah diputuskan untuk dibatalkan yakni penyertaan modal Rp 1 miliar kepada Perumda Mawarani. Sementara untuk yang lainnya, sampai dengan Jumat (27/11) belum ada keputusan final.
Sebagaimana yang diikuti media ini, diskusi pada forum Banggar DPRD sudah mewacanakan beberapa strategi menutupi defisit.
Penyertaan modal kepada PT Bank NTT direncanakan hanya sebesar Rp 6 miliar saja. Sisanya direncanakan dianggarkan pada Perubahan APBD. Sedangkan penyertaan modal untuk Perumda Wair Puan rencananya dibatalkan secara keseluruhan.
Terkait TPP, ada dua alternatif yang sedang menguat di forum Banggar DPRD. Beberapa anggota Banggar mengusulkan anggaran TPP dialokasikan Rp 17 miliar saja, dan tetap diterima untuk satu tahun anggaran.
Usulan yang berbeda dari beberapa anggota Banggar, bahwa alokasi anggaran TPP dipertahankan sebagaimana yang telah termuat dalam RAPBD.
Sejak awal pembahasan anggaran, Banggar DPRD sudah bersepakat pemotongan anggaran 10 persen untuk tiga kegiatan di setiap SKPD, yakni belanja ATK, biaya pemeliharaan operasional kendaraan, dan biaya perawatan kantor.
Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan Rp 2,5 miliar, hanya diakomodir Rp 1,7 miliar untuk bansos yang sudah direncanakan. Sedangkan bansos yang tidak direncanakan Rp 800 juta dibatalkan.
Sidang Banggar rencananya akan ditutup dalam waktu yang dekat ini. Karena sesuai jadwal, tanggal 30 Nopember 2020 harus sudah ada berita acara kesepakatan antara Pemkab Sikka dan DPRD Sikka.*** (eny)
