“Informasi dari Kemendagri menguat di tanggal 20. Namun sampai saat ini, semua daerah masih menunggu radiogram dari Mendagri,” jelas dia di Maumere, Rabu (12/2).
Sambil menunggu radiogram dari Mendagri, Edmon Bura menyampaikan bahwa pemerintah daerah setempat telah mendiskusikan pihak-pihak mana saja yang akan dibiayai daerah untuk mengikuti pelantikan.
Menurut dia, beberapa alternatif sudah didiskusikan. Media ini mendapat informasi, karena mempertimbangkan kondisi keuangan sehingga tidak semua orang merasa berhak dibiayai pemerintah dalam rangka menghadiri pelantikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kemendagri membatalkan rencana pelantikan kepala daerah secara bertahap yang sebelumnya dijadwalkan mulai 6 Pebruari 2025.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (3/2).
Penundaan pelantikan kepala daerah terjadi setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempercepat pembacaan putusan dismissal dalam sengketa hasil Pilkada 2024.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
