“Kemarin Kawan-Kawan guru PPPK bertemu Pa Wabup. BKD dan PKO dipanggil, dan diminta untuk segera selesaikan secepatnya,” jelas Fan Maurits di ruang kerjanya, Selasa (22/7).
Masalah ini juga sudah masuk ke ruang politik. Ketua Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu meminta Bupati Sikka segera menyelesaikan persoalan ini.
“Fraksi Partai Golkar mendapatkan informasi ada 47 orang guru PPPK yang bermasalah kerena BKN menolak perubahan data penempatan dan meminta pemerintah mengusulkan kembali sesuai data awal penempatan. Terhadap kondisi ini Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah segera menyelesaikannya,” demikian sikap politik Partai Golkar dalam Pendapat Akhir Fraksi tentang KUAPPAS 2026, Senin (21/7).
Data Berubah
Fan Maurits menjelaskan bahwa pemetaan penempatan tugas guru PPPK dilakukan oleh Dinas PKO Sikka. Instistusi teknis ini, kata dia, mengirimkan data kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui sistem digital. Data tersebut bisa diakses Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Setelah data tersebut diupload Dinas PKO Sikka, Bidang PIK BKDPSDM Sikka kemudian membuat
Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP). Dokumen ini dikirim ke BKN untuk mendapatkan penetapan NIP.
“Kami tarik dari sistem Kemendikbudristek, lalu bikin SPRP,” jelas dia.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
