“Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu penerbitan obligasi daerah, atau dalam istilah asing disebut municipal bond. Kami telah melaksanakan empat kegiatan sarasehan nasional di Sulawesi Utara, Yogyakarta, Bandung, dan Bali,” ujar anggota Komisi XI DPR RI itu.
Dia mengatakan selanjutnya dalam waktu dekat ini Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur direncanakan menjadi lokasi sarasehan nasional. Kegiatan tersebut akan dijeda selama bulan puasa, lalu dilanjutkan kembali setelah Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
“Setelah seluruh rangkaian ini selesai, kami akan menyusun sebuah naskah akademik yang akan diserahkan kepada DPR untuk diproses menjadi Rancangan Undang Undang tentang obligasi daerah. Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga akan mengkaji berbagai isu konstitusional lainnya,” tambah dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melchias Mekeng menyebut masih banyak isu yang perlu diselesaikan, termasuk kemiskinan dan kesehatan sebagai hak dasar rakyat yang harus segera mendapat perhatian negara. Dia menegaskan berbagai isu tersebut akan dibahas sepanjang 2026.
“Sehingga kinerja Fraksi Partai Golkar di MPR dapat diukur secara kasat mata. Inilah yang ingin kami sampaikan, bahwa Fraksi Partai Golkar MPR siap untuk berkarya lebih lanjut,” ujar dia.
Isu Masyarakat
Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah menambahkan pihaknya juga akan membahas isu-isu lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan merupakan amanat konstitusi, termasuk polemik kesenjangan sosial.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
