Istilah Putra Mahkota disentil pertama kali oleh Fraksi Partai Golkar dalam Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ Akhir Tahun 2025.
Maria Angelorum Mayestatis mengatakan saat ini terdapat jabatan lowong pada Eselon 2. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda melakukan seleksi jabatan. Dia menyitir bahwa jabatan tersebut dibiarkan lowong karena terkesan sengaja disiapkan untuk Putra Mahkota.

Berbasis Merit
Masalah banyaknya jabatan lowong juga mendapat perhatian Fraksi Partai Demokrat. Humerus Andreas menyebut pada sektor birokrasi, masalah yang ada bukan sekadar teknis, tetapi lebih kepada krisis profesionalisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Proses lambat, jabatan kosong, penempatan tidak tepat. Akibatnya, kebijakan bagus pun gagal di pelaksanaan,” kritik Fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Partai Demokrat memberikan sinyal sikap tegas bahwa birokrasi harus diisi orang yang tepat, bekerja dengan cepat, dan diukur kinerjanya. Langkah solutif yang ditawarkan yakni mengisi jabatan strategis berbasis merit bukan kedekatan, penempatan tepat orang tepat posisi sesuai kompetensi dan rekam jejak, tetapkan target kinerja jelas dengan evaluasi berkala dan konsekuensi tegas, menyederhanakan prosedur untuk memangkas lambannya pelayanan, dan digitalisasi layanan agar transparan, cepat, serta mudah diawasi.
“Jika birokrasi tidak dibenahi, kebijakan hanya akan berhenti di atas kertas. Pemerintahan butuh mesin kerja yang profesional, bukan sekadar struktur,” seru Humerus Andreas.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya


Ikuti Kami
Subscribe












