Mahasiswa Unipa Maumere Kritik Gubernur NTT: Hak Subsidi Rakyat Jangan Dikorbankan Demi Pajak!

Avatar photo

- Redaksi

Selasa, 30 Juni 2026 - 07:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 257 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa Unipa Maumere Nikolaus Sanggu

Mahasiswa Unipa Maumere Nikolaus Sanggu

“Namun, mencabut hak rakyat atas subsidi energi demi mendongkrak PAD adalah sebuah lompatan logika hukum yang keliru dan runtuhnya azas hirarki serta keadilan,” seru dia.

Nikolaus membedah kebijakan ini dengan menggunakan kacamata UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Bagi dia, setelah berlakunya aturan tersebut, standarisasi pengaturan PKB telah dipatok secara nasional. Daerah boleh mengatur teknis pelaksanaan, tetapi haram hukumnya melahirkan sanksi pembatasan subsidi yang tidak diperintahkan undang-undang.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mencederai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya terkait azas kesesuaian jenis, hirarki, dan materi muatan.

“Ketika aturan yang lebih rendah mencoba memotong jalur aturan yang lebih tinggi, kita sedang menyaksikan keruntuhan tertib hukum. Ini bukan sekadar pasal yang keliru, ini adalah pengabaian terhadap azas keadilan di hadapan hukum (equality before the law),” tegas Nikolaus.

Dia mempertanyakan nasib warga yang kendaraannya berplat luar NTT, yang secara ekonomi sangat memenuhi syarat sebagai penerima subsidi pusat, namun haknya harus terampas di SPBU lokal hanya karena urusan administratif pajak yang belum tuntas.

Baca Juga :  Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum

Nikolaus juga memotret dampak sosial dari kebijakan ini sebagai sebuah paradoks yang menyayat hati masyarakat kecil. Di atas kertas, kebijakan ini mungkin tampak sebagai angka-angka target PAD yang berkilau, namun di lapangan, ia menjelma menjadi jerat yang mencekik para pekerja rentan, sopir angkutan, dan petani kecil yang menggantungkan urat nadi ekonominya pada roda kendaraan berplat luar daerah.

Berita Terkait

Kritik Konstruktif Perindo Sikka tentang Ranperda Pilkades Serentak
Duel Seru Final LCC 4 Konsensus Kebangsaan, SMAN 1 Maumere Juara
Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro
308 Sekolah Diduga Langgar Pelaksanaan TKA, Kepala SMKS Yohanes XXIII Maumere: Kami Komitmen Sesuai Prosedur dan Ketentuan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 14:40 WITA

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Kamis, 12 November 2026 - 18:57 WITA

Tidak Lagi Berdasi Biru, Gibran Muncul di MPR dengan Dasi Merah, Serahkan Surat Pengunduran Diri

Rabu, 11 November 2026 - 15:30 WITA

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Minggu, 8 November 2026 - 13:16 WITA

Frans Seda, Tokoh 3 Zaman Asal Sikka, Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:48 WITA

Bantuan Dana Penyehatan JKN Tahap 1 Cair Rp 10 Triliun, Bayar Klaim Faskes

Rabu, 14 Oktober 2026 - 21:10 WITA

Festival Musik Tradisi Indonesia Digelar di 10 Daerah, dari Bogor Hingga Maumere

Rabu, 7 Oktober 2026 - 08:32 WITA

BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 23:58 WITA

6 Janji Jenderal Suyudi Awali Langkah Jadi Kapolri

Berita Terbaru

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Nasional

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:40 WITA