Dan keempat, ketidakadilan dalam rekrutmen ASN dan seleksi PPPK yang sering kali tidak mempertimbangkan masa bakti pengabdian secara proporsional dan hanya mengandaikan tes kognitif.
Diskusi Lintas Sektoral
Permasalaan guru honorer di tingkat Kabupaten Sikka kemudian ditindaklanjuti Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Mekeng dengan melakukan diskusi lintas sektoral dan tuntutan kebijakan dalam diskusi publik bertajuk “Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak”. Diskusi publik ini digelar di Bintaro, Tangerang, dan Banten.
Implementasi bertindak lokal dan berpikir nasional terhadap guru honorer di Kabupaten Sikka oleh Partai Golkar Sikka direpresentasikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Mekeng dalam komitmennya menyuarakan realitas penderitaan guru honor di daerah secara sistematis ke panggung kebijakan nasional.
Diskusi publik ini dihadiri Mendikti dan Wamendikdasmen, memberikan solusi dan langkah konkrit dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan guru honorer.
Pertama, meminta pemerintah mengevaluasi, mengapa alokasi dana pendidikan 20% dari APBN belum menyentuh kesejahteraan guru honorer.
Kedua, meminta penguatan standar minimal honorarium agar pendapatan para guru honor/guru non ASN tidak berada di bawah garis standar kelayakan.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
