Selain anggaran, PMKRI Maumere juga mempertanyakan sisa logistik bantuan yang masih tersedia, baik bantuan pemerintah maupun bantuan dari Kementerian/Lembaga, TNI/Polri, BUMN/BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan pihak lainnya. Data penerimaan dan pendistribusian perlu dapat ditelusuri sampai kepada masyarakat penerima.
Ketua Presidium PMKRI Maumere Johan De Brito Papa Naga menyebut ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan hanya berapa banyak bantuan yang masuk atau anggaran yang tersedia.
“Tanggap darurat boleh selesai, tetapi kebutuhan masyarakat belum selesai. Rumah yang rusak, warga yang masih mengungsi, serta masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan harus menjadi prioritas dalam masa pemulihan,” sentil dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Buka Pengaduan Masyarakat
Melki Bata menambahkan untuk memastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat, PMKRI Maumere akan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Ruang pengaduan dikhususkan kepada warga yang belum menerima bantuan, sudah terdata tetapi belum mendapatkan bantuan, berada di wilayah terdampak yang belum tersentuh bantuan, atau mengetahui adanya kebutuhan mendesak yang belum ditangani.
Setiap laporan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada pihak pemerintah dan menjadi bagian dari pengawalan PMKRI.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi angka dalam data. Setiap laporan harus diperiksa berdasarkan fakta. Jika benar ada warga yang belum mendapatkan hak bantuannya, maka pemerintah harus segera memberikan perhatian,” ujar Melki Bata.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya


Ikuti Kami
Subscribe












