Maumere-SuaraSikka.com: PDI Perjuangan menilai usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait pembentukan koalisi permanen tidak sesuai kondisi politik Indonesia. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira (AHP) menilai gagasan tersebut mengada-ada dan hanya berlandaskan kepentingan pribadi kelompok tertentu.
“Usulan seperti ini mengada-ada, tidak sesuai realita politik, cenderung lebih bersifat kepentingan pribadi. Enggak ada urgensinya,” kata AHP Selasa pekan lalu sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Menurut AHP konsep koalisi permanen tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia. Koalisi permanen, kata dia, hanya relevan dalam sistem parlementer.
“Koalisi itu hanya ada dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial yang ada adalah kerja sama antarpartai untuk mendukung pemerintahan presiden yang memenangkan pilpres. Artinya, partai berada di kabinet atau di luar kabinet,” ujar AHP.
Dia menegaskan platform pemerintahan adalah platform politik yang sudah disusun dan dikampanyekan presiden, bukan platform politik partai-partai yang menterinya ikut di kabinet.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan terbentuknya koalisi permanen untuk mewujudkan stabilitas politik di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
