Bantuan Sapi Kurban Presiden dari APBN Tuai Kontroversi, Gerindra Sebut Sah dan Tidak Langgar Aturan

Maumere-SuaraSikka.com: Bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto menjadi diskursus hangat karena ternyata bersumber dari APBN. Nilainya sekitar Rp 100 miliar. Tak pelak, beragam pendapat kontroversi bermunculan atas bantuan tersebut.

Terhadap tudingan buruk kepada Presiden Prabowo yang menggunakan anggaran APBN untuk bantuan hewan kurban, Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan bantuan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar aturan. Alasannya karena merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

“Jadi ini bukan uang pribadi Presiden yang diklaim sebagai bantuan pribadi. Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” ujar Bahtra Banong dalam keterangannya, Rabu (27/5) sebagaimana dikutip dari kumparan.NEWS.

Bahtra Banong menjelaskan bantuan kemasyarakatan Presiden, termasuk bantuan sapi kurban, bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam UU APBN 2026. Program itu, kata dia, juga dijalankan melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara lewat Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut Bahtra Banong, Bantuan Kemasyarakatan Presiden bukan kebijakan baru dalam pemerintahan Indonesia. Dia menyebut program serupa juga pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

“Di era Presiden sebelumnya juga ada bantuan sapi kurban Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah melalui mekanisme negara dan difasilitasi Sekretariat Presiden. Selain itu, sejak dulu bantuan kemasyarakatan Presiden juga mencakup bantuan sembako, bantuan rumah layak huni, bantuan korban bencana, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan rumah ibadah, hingga bantuan sosial masyarakat kurang mampu. Jadi jangan dibangun opini seolah program seperti ini baru ada sekarang,” jelas Bahtra Banong.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya