Pembatalan Penetapan APBD Perubahan, Ini Alasan Bupati Sikka

Maumere-SuaraSikka.com: Paripurna penetapan APBD Perubahan TA 2019 di Kabupaten Sikka yang dijadwalkan pada Sabtu (24/8), gagal dilaksanakan. Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo membatalkan agenda penting itu. Dia pun membeberkan alasan pembatalan.

Ditemui usai pelantikan Anggota DPRD Sikka, Senin (26/8) di Gedung DPRD Sikka di Jalan Eltari, Bupati Sikka langsung menepis penggunaan istilah pembatalan. Menurut dia yang dilakukan pemerintah sifatnya adalah penundaan.

Alasan pertama, katanya, terkait masalah waktu. Jadwal penetapan terjadi pada hari Sabtu, yang menurut dia adalah hari libur kerja. Selain itu, kata dia, ada sistem penomoran yang belum diturunkan Pemprop NTT. Dia meminta wartawan mendapatkan informasi teknis dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.

Alasan paling dominan yang disampaikan Bupati Sikka yakni menyoal alokasi anggaran beasiswa. Menurut Bupati Sikka hasil sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD Sikka dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  tidak sesuai arahan propinsi.

“Apa yang harus disinkronisasi, ternyata belum pas dengan arahan dari propinsi. Itu yang perlu asistensi lagi ke propinsi. Itu menyangkut beasiswa,” ujar Bupati Sikka yang biasa disapa Robby Idong.

Menurut Robby Idong, pemerintah sudah mengusulkan anggaran beasiswa, dan itu harus tetap dianggarkan. Dia beralasan dari asistensi yang dilakukan,  Pemprop NTT menjelaskan untuk sementara ini pemerintah bisa mengalokasikan anggaran beasiswa dengan menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). Nanti pada tahun depan dan seterusnya bisa lebih detail dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda).

Dengan demikian, kata Robby Idong, pemerintah akan kembali melakukan konsultasi dengan Pemprop NTT. Rencananya, Selasa (27/8) besok, tim anggaran pemerintah akan menuju Kupang untuk konsultasi kembali.

“Kami akan konsultasikan kembali dengan Propinsi. Karena hasil arahan Propinsi tidak dilaksanakan di sini. Jadi kami ke Propinsi lagi, supaya tahun ini tetap dianggarkan, kasihan anak-anak kita,” ujar dia.

Robby Idong mengaku kecewa karena usulan pemerintah terkait anggaran beasiswa tidak masuk ke dalam APBD Perubahan. Dia beralasan yang diperjuangkan itu adalah untuk kepentingan rakyat.

“Kecewa, kita kan berjuang untuk rakyat, bukan untuk kita. Kalau tidak gol kan kecewa toh,” tegas dia.

Mantan Camat Nele ini membantah jika beasiswa disebut sebagai janji politik. Menurut dia beasiswa merupakan kebutuhan, impian dan harapan masyarakat Kabupaten Sikka, yang dititipkan kepadanya saat menemui masyarakat pada kampanye menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2018 lalu.

“Jadi bukan janji. Itu kebutuhan rakyat. Sebagai pemimpin jangan tidur, kita berjuang. Rakyat mengatakan itu, yah kita harus perjuangkan lewat kelembagaan. Bukan saya janji. Tapi itu adalah impian harapan masyarakat Sikka, kami dapatkan pada saat kampanye. Saya tidak pernah janji. Tapi itu yang mereka titipkan kepada kami, sehingga kita perjuangkan. Saya tidak pernah berjanji. Saya tidak ada pikiran soal beasiswa itu,” bantah dia.

Banggar DPRD Sikka tidak mengalokasikan anggaran beasiswa ke dalam APBD Perubahan karena belum ada landasan hukum untuk mengalokasikan anggaran. Pemerintah sudah mengajukan Ranperda Beasiswa dan Bantuan Dana Pendidikan, namun kemudian Pansus yang membahas Ranperda ini mengembalikan kepada pemeruntah untuk disempurnakan.*** (eny)