Maumere-SuaraSikka.com: Penghapusan tambahan penghasilan (TPP) membuat lesuh PNS di lingkup Pemkab Sikka. Banyak yang menulis curhat di media sosial. Sebagian besar isinya berupa protes atas kebjakan tersebut.
Seorang PNS menulis,” KELUARGA BESAR ASN menyampaikan Selamat Jalan TPP.
Situasi normal datang, situasi sulit dia pergi,
TPP artinya Tetap Pergi Pulang”. Ada lagi yang menulis, “RIP TPP”.
Pemkab Sikka mengalokasikan TPP sebesar Rp 33.579.150.000. Realisasi pembayaran dari Januari hingga Juni sebesar
Rp 15.124.733.950.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak Juli sampai September, TPP belum dicairkan. Ketidakjelasan ini akhirnya terjawab pada Senin (21/9), di mana dipastikan TPP untuk Juli hingga Desember sebesar Rp 18.454.416.050 akhirnya dihapus.
Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mempertegas keputusan tersebut dengan menerbitkan surat nomor BPKAD.910/251/2020 tertanggal 22 September 2020 dengan perihal Penghentian Pembayaran TPP ASN TA 2020.
Penghapusan TPP dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah pada APBD 2020 di mana adanya kebijakan pemerintah melakukan recofusing dan relokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 sehingga berdampak kepada pemotongan angaran dana transfer ke daerah. Unntuk Kabupaten Sikka dipotong sebesar Rp 129.238.118.000.
“Oleh karena itu disampaikan kepada setiap Kepala SKPD bahwa tambahan penghasilan bagi PNS lingkup Pemkab Sikka terhitung mulai Juli hingga Desember 2020 tidak dapat dibayarkan,” tulis Bupati Sikka.
Di depan paripurna DPRD Sikka, Rabu (23/9), Bupati Sikka menjelaskan bahwa kondisi APBD 2020 mengalami defisit yang tidak dapat dibiayai oleh Silpa 2019.
“Upaya yang telah dilakukan pemerintah dengan mengurangi belanja dari semua perangkat daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, termasuk belanja TPP bulan Juli sampai Desember 2020,” jelas Bupati Sikka.
Bupati Sikka mengaku prihatin dan sekaligus memohon permintaan maaf atas kondisi yang terjadi. Meski demikian, katanya, sebagai abdi negara harus memiliki rasa prihatin terhadap situasi krisis yang sedang dihadapi negara.
Hasil rekaman media ini, banyak PNS yang mengeluh dengan keputusan penghapusan TPP. Mereka pun mulai memperhitungkan dengan waktu kerja setiap hari hingga pukul 17.00 Wita. Ada yang mengusulkan agar waktu kerja dikembalikan normal selama 6 hari.*** (eny)
