DPRD Sikka Soroti Kebijakan Mutasi

Maumere-SuaraSikka.com: DPRD Sikka menyoroti kebijakan mutasi yang dilakukan Bupati setempat. Setidaknya ada 5 fraksi yang mengkritisi kebijakan ini.

Sorotan dan kritikan terkait mutasi dialamatkan kepada Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo melalui pendapat akhir fraksi tentang Perubahan KUAPPAS Tahun 2020, Kamis (1/10) malam.

Fraksi Partai Nasdem berpendapat analisis jabatan dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) hanya merupakan sandiwara karena tidak diikuti dalam proses mutasi di kalangan pejabat dan ASN.

Karena itu Fraksi Partai Nasdem mengingatkan agar kebijakan mutasi harus sesuai analisis kebutuhan, bukan berdasarkan permintaan secara individu dari masing-masing ASN yang bernuansa pada kepentingan politik sesaat.

Sekretaris Fraksi Petrus da Silva menegaskan jika mutasi tanpa analisis kebutuhan maka anggaran yang tertuang dalam Perubahan KUAPPAS 2020 untuk analisis jabatan, sebaiknya dipertimbangkan untuk dibatalkan.

“Dibatalkan saja anggarannya karena hasil kerja Anjab ternyata tidak diikuti dalam pelaksanaan,” tegas pensiunan PNS ini.

Terkait hal ini, Fraksi Partai Nasdem mendorong agar 50-an tenaga kesehatan yang dimutasi hanya dengan surat tugas penempatan sementara oleh Penjabat Sekda Sikka, segera dikembalikan ke tempat semula.

Hal senada disampaikan Fraksi Partai Perindo melalui Bernadus Kardiman. Fraksi ini menegaskan agar pemerintah menggunakan analisis jabatan sesuai standar profesi, kompetensi dan kebutuhan, sehingga benar-benar terhindar dari kesan unum bahwa mutasi tersebut dilakukan hanya karena kepentingan politik semata atau balas jasa.

Fraksi Partai Hanura juga membidik hal yang sama. Fraksi ini mengaku sangat kecewa terhadap proses mutasi yang tidak sesuai dengan analisa kebutuhan pada dinas instansi terkait.

“Fraksi menyarakan agar mutasi ASN harus berdasarkan analisis kebutuhan sesuai kompetensi yang dibutuhkan di setiap OPD, bukan berdadarkan balas budi dan jasa,” tegas Wenseslaus Wege.

Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis menilai mutasi yang dilakukan baru-baru ini sangat tergesa-gesa dan tanpa ada kajian terlebih dahulu.

Fraksi Partai Golkar berharap agar ASN yang akan dimutasi benar-benar berkompeten untuk menempati jabatan yang baru.

“Dan perlu terlebih dahulu dilakukan analisis kebutuhan sehingga orang-orang yang menempati suatu jabatan benar berkompeten dan dapat terukur kinerja kerjanya,” kritik Mayestatis.

Fraksi Partai Golkar juga menyinggung mutasi tenaga kesehatan, yang berdampak penumpukan ASN di suatu daerah, sementara wilayah lain justeru kekurangan tenaga medis.

“Fraksi sangat menyayangkan bahwa di tengah pandemi Covid-19, tapi ada kebihakan mutasi tenaga kesehatan. Kira-kira apa urgensinya?” tanya Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu Fraksi PKB menyentil kebijakan mutasi tenaga kesehatan yang menimbulkan kekuatiran masyarakat akibat kekosongan tenaga kesehatan.

Fraksi pendukung pemerintah ini mendesak pemerintah untuk mengembalikan tenaga kesehatan yang dimutasi ke tempat tugas sebelumnya.

Terkait mutasi, sebelumnya Wakil Bupati Sikka Romanus Woga sempat marah karena tidak pernah tahu ada kebijakan mutasi. Sudah tiga kali kebijakan mutasi yang terakhir, Romanus Woga tidak ikut terlibat.*** (eny)