Maumere-SuaraSikka.com: Kepala BKDPSDM Sikka Lukas Lawe menegaskan kebijakan mutasi tenaga kesehatan baru-baru ini di Kabupaten Sikka sudah sesuai prosedur.
Lukas Lawe ditemui media ini, Jumat (25/9), di Gedung DPRD Sikka, ketika mantan Camat Paga itu hendak mengikuti rapat Badan Anggaran.
Dia mengatakan mutasi tersebut berangkat dari permintaan kemendesakan sejumlah pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Tim Penilai Kerja (TPK). Kemudian, katanya, dipadukan dengan kebutuhan Dinas Kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat sesuai usulan yang diajukan baru-baru ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi itu sebagian permintaan yang bersangkutan, sebagian usulan dari Dinkes, dan konsep dari kami mungkin 1-2 orang saja,” jelas Lukas Lawe.
Dia membeberkan beberapa alasan permintaan mutasi. Antara lain ada yang mengaku sudah betugas di medan sulit selama 5-20 tahun. Alasan lain, ada juga yang minta pindah ke kota karena suami/istri sedang sakit dan orang tua sementara stroke.
“Kami pertimbangkan semua aspek,” ujar dia.
Lukas Lawe juga menerangkan terkait 5 orang sarjana kesehatan masyarakat (SKM) yang dipindahkan ke Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sikka. Dia beralasan 5 SKM tersebut mengajukan permohonan sendiri kepada TPK.
“Mungkin koordinasi yang bersangkutan dengan Kadis P2KBP3A untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh KB,” urai dia.
Lukas Lawe mengatakan sebagai institusi yang mengurus kepegawaian, BKDPSDM wajib melayani semua perangkat daerah, dan bukan hanya Dinkes saja.
“Dinkes melihat dari prioritas kepentingan mereka, tapi kami wajib melayani semua perangkat daerah,” ujar dia lagi.
Untuk memiliki persepsi yang sama, lanjut dia, Dinkes wajib melakukan 2 hal yakni menyiapkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan sesuai Permenkes Nomor 67 Tahun 2019, dan yang berikut menyiapkan peta penyebaran.
Menjawab media ini, kenapa mutasi dilakukan dengan surat penempatan sementara, Lukas Lawe beralasan proses SK definitif membutuhkan waktu yang panjang karena harus dibahas lagi pada TPK.
“Kalau tunggu SK definitif, nanti lama, akibatnya kebutuhan mendesak dari masyarakat tidak bisa dilayani. Dengan dasar aturan yang ada kita menggunakan surat penempatan sementara oleh Sekda,” jawab dia.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang mempersiapkan SK definitif, yang hemat dia sudah bisa dirampungkan minggu depan.
“SK definitif sudah proses hampir final. Kami masih cek secara teliti supaya tidak ada kekeliruan. Mungkin minggu depan sudah proses tanda tangan,” sebut dia.
Sambil menunggu SK definitif, Lukas Lawe menegaskan kepada para tenaga kesehatan yang sudah menerima surat penempatan sementara, untuk segera bertugas sesuai tempat tugas yang baru.*** (eny)
