Kawasan Sempadan Pantai Harus Bebas dari Kegiatan Pembangunan

Maumere-SuaraSikka.com: Ketua Pengadilan Negeri Maumere Johnical RF Sine menegaskan bahwa kawasan sempadan pantai harus bebas dari kegiatan pembangunan.

Penegasan ini disampaikan melalui surat resmi kepada media ini, Senin (9/11), menyusul pemberitaan terkait praeksekusi atas 2 bangunan rumah tinggal yang terletak di RT/RW 012/004 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka.

Dia menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukan tanah sertifikat hak milik Nomor 57 seluas 965 m2, tetapi batas sebelah utara tanah yang dalam sertifikat hak milik Nomor 57 berbatasan langsung dengan pantai Laut Flores.

“Sehingga batas sebelah utara itulah yang dipermasalahkan sebagai RTH (ruang terbuka hijau) yang pemanfaatannya bukan untuk ditempati oleh para termohon eksekusi secara ilegal berdasarkan surat izin Pemerintah Kelurahan Wairotang yang tidak berdasar hukum,” jelas Johnicol RF Sine.

Dia menambahkan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, disebutkan bahwa batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Selanjutnya ayat (2) disebutkan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Dia mengatakan status tanah negara pada kawasan pantai sedikit tidak mengisyaratkan bahwa negara dalam hal pemerintah yang berhak menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan RTH.

Hal mana pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata wajib difokuskan untuk kegiatan yang harus steril dan atau terbebas dari kegiatan pembangunan dengan berbasis lingkungan hijau terbuka.

“Oleh karena pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai sebagai RTH semata-mata wajib difokuskan untuk kegiatan yang harus steril dan atau terbebas dari kegiatan pembangunan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia secara terbuka, maka penguasaan oleh para termohon eksekusi dengan 2 bangunan rumah tinggal adalah tidak sah dan melawan hukum karena penguasaan para tergugat tidak berdasarkan atas hak yang sah,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan Pengadilan Negeri Maumere melaksanakan
pemeriksaan setempat atau peninjauan lapangan atau pencocokan objek perkara atau yang biasa disebut praeksekusi, Kamis (5/11).

Dua rumah tinggal itu persis berada di belakang bangunan milik Yap Wijaya Yapitana. Sosimus Saru dan Yoseph Nong Toris membangun rumah di atas tanah tersebut sejak tahun 2010. Pemanfaatan tanah tersebut atas izin Lurah Wairotang waktu itu.*** (eny)