Maumere-SuaraSikka.com: GMNI Sikka geruduk Kantor Bupati setempat di Jalan Eltari, Rabu (25/1). Mereka kecewa karena pemerintah dengan sengaja menelantarkan transmigran di Propinsi Sulawesi Barat.
Aksi geruduk dilakukan menyusul audiens dengan Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera, sehari sebelumnya, Selasa (24/1), tidak mendapatkan tanggapan yang memuaskan.
Aktifis GMNI Sikka berjumlah 12 orang mendatangi Kantor Bupati Sikka sekitar pukul 17.00 Wita, persis jam pulang kantor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka langsung naik ke Lantai 2, dengan maksud bertemu Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Mereka memaksa masuk ke ruang rapat Bupati Sikka. Upaya ini ditahan barisan blokade SatPol PP Sikka.
Aksi dorong-mendorong pun tidak dapat dihindarkan. Bentrok fisik ini akhirnya berhenti, setelah Sekda Sikka mau menemui perwakilan aktifis.
Terlantar
Anselmus Goleng menyebutkan para transmigran asal Kabupaten Sikka berjumlah 4 KK terdiri dari 14 orang.
Mereka bertahan selama 3 bulan di lokasi transmigrasi di Desa Mehalaan Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Propinsi Sulawesi Barat, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Menurut dia, lokasi transmigrasi tidak memungkinkan karena merupakan daerah rawan longsor. Sementara lapangan kerja yang dijanjikan ternyata tidak sesuai.
Lokasi transmigrasi kata dia, juga mimin fasilitas, karena tidak ada Puskesmas, tidak ada tempat ibadah bagi umat Katolik, dan jauhnya lokasi sekolah bagi anak-anak.
Jarak sekolah bisa 2 kilometer, aksesnya naik turun gunung. Anak-anak sudah tidak mau sekolah lagi.
“Waktu awal sampaikan ke kami, semuanya bagus. Ternyata sama sekali tidak benar. Saya duga sepertinya Pemkab Sikka tidak survei,” ujar dia kecewa.
Sebelum mengambil keputusan untuk pulang, Anselmus Goleng mengaku sempat menghubungi Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Sikka.
Namun tidak ada jawaban yang pasti, sehingga dia memutuskan pulang dengan inisiatif sendiri dan biaya sendiri.
Selain Anselmus Goleng dari Desa Wuliwutik, ternyata Yanuarius Nong dari Desa Tebuk, juga membawa pulang keluarga.
Saat ini, masih tertinggal 2 KK yang bertahan. Menurut dia, mereka juga ingin pulang hanya saja terbentur biaya.
“Mereka bertahan saja, menunggu pemberian makanan. Pemerintah di sana sudah janjikan bibit, namun sampai saat ini tidak ada,” terang dia.
Dua KK yang masih bertahan di lokasi transmigran yakni keluarga Robertus Ruben dari Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat, dan keluarga Blasius Balik dari Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang.
Pembodohan Terstruktur
GMNI Sikka menyesalkan sikap pemerintah yang telah menelantarkan 14 transmigran asal Kabupaten Sikka.
Menurut GMNI Sikka, penelantaran dilakukan akibat informasi awal yang tidak sesuai realitas.
“Kondisi ini mengorbankan para transmigran. Mereka semakin melarat. Ini adalah bentuk pembodohan terstruktur yang dilakukan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten,” tegas GMNI Sikka.
GMNI Sikka meminta secepatnya Pemkab Sikka memulangkan 2 KK yang masih bertahan di lokasi transmigrasi.
Selain itu mereka menuntut agar Pemkab Sikka melakukan ganti rugi atas seluruh kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan para transmigran.
Program Nakertrans NTT
Sekda Sikka menjelaskan 14 transmigran asal Kabupaten Sikka mengikuti program transmigrasi dari Pemerintah Propinsi NTT.
“Pemkab Sikka hanya merekrut. Soal lokasi dan bantuan makanan, fasilitas penunjang serta pendukung lainnya adalah kewenangan pemerintah pusat dan otorisasinya pada Pemprop NTT,” ujar dia.
Dia mengaku telah menerima pengaduan lisan dari perwakilan transmigran yang sudah kembali ke Maumere. Sekda Sikka meminta agar dibuatkan secara tertulis dengan bukti-bukti pendukung, dan nantinya akan dikirim ke Pemprop NTT.
Terhadap tuntutan ganti rugi, Sekda Sikka akan berkoordinasi dengan Dinsos Sikka untuk memberikan bantuan.
“Nanti koordinasi dengan Dinsos, tapi bantuan baru bisa pada awal Maret,” ujar dia.
Mengingat warga transmigran ini sudah menjadi penduduk Kabupaten Mamasa, Sekda Sikka berjanji akan mengomunikasikan secara baik dengan Pemprop NTT.
Solusi sementara yakni mereka yang sudah pulang dikembalikan lagi ke Mamasa, namun dengan lokasi transmigrasi yang baru. Namun apapun itu, semuanya menjadi kewenangan Pemprop NTT.
Sebagaimana diberitakan, Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera pada 20 Agustus 2022 lalu melepas 4 kepala keluarga dari Kabupaten Sikka mengikuti program transmigrasi ke Kabupaten Mamasa di Propinsi Sulawesi Barat.
Para transmigran ditempatkan pada UPT Rano di Desa Mehalaan Barat Kecamatan Mambi.
Di Mamasa, mereka bergabung dengan para transmigran dari berbagai daerah lain di Indonesia yang sudah lebih dulu berada di sana.
Pada momen pelepasan, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi NTT I Wayan Suburatha mengatakan UPT Rano telah menyiapkan lahan dan alat-alat pertanian.
Para transmigran juga mendapatkan fasilitas berupa rumah tinggal dan jaminan hidup selama 1 tahun.*** (eny)
