22 Propinsi dan 334 Kabupaten/Kota Terima UHC Award

Maumere-SuaraSikka.com: Sebanyak 22 Propinsi dan 334 Kabupaten/Kota mendapatkan
penghargaan dari Pemerintah Indonesia atas keberhasilan mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya.

Penghargaan diberikan karena propinsi dan kabupaten/kota telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional.

Penghargaan bertajuk UHC Award Tahun 2023, diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3).

Wapres didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Adapun 22 propinsi yang menerima UHC Award 2023 yakni Aceh, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Papua Selatan Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Apresiasi Komitmen
Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wakil Presiden mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022, salah satu Instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN.

Target itu adalah 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah saya minta dapat mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar,” pinta Wapres.

Dari aspek sarana dan prasarana, Wapres juga meminta seluruh pimpinan daerah untuk secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan kepada masyarakat.

Salah satunya adalah dengan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing serta penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu.

Hingga 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia.

JKN-KIS On The Track
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah D
daerah agar seluruh penduduk dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun Ghufron menekankan, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Untuk itu, kata dia, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.

“BPJS Kesehatan mendorong Kementrian dan Pemda terkait dalam hak pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, di mana peserta itu ada,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan.

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai amanat UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Hal ini, kata dia, dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positip mulai dari predikat WTM (Wajar Tanpa Modifikasian) sebanyak 8 kali berturut-turut sejak tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“Dengan kondisi finansial yang sehat,
tidak ada gagal bayar  klaim kepada fasilitas kesehatan. Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.

BPJS Kesehatan juga mendukung upaya pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan kesehatan melalui Permenkes 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan baik di Fasikutas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkatan Lanjut.

BPJS Kesehatan melalui program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi.

Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.

Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun juga telah melindungi dan menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS,” ajak dia.

Dia beralasan salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan.

Dia memastikan perwakilan Kantor BPJS Kesehatan di tiap kabupaten/kota sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujdkan UHC di Indonesia.*** (eny)