Jakarta-SuaraSikka.com: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyitir ada partai politik baru yang terafiliasi jaringan terorisme. Partai Garuda langsung angkat bicara.
Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan BNPT agar sebelum diumumkan ke publik, sebaiknya langsung dieksekusi.
“Seharusnya tidak perlu diumumkan terlebih dahulu, tapi langsung eksekusi secara hukum. Setelah dieksekusi, baru diumumkan,” tegas Teddy Gunaidi, Rabu (15/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Partai Garuda membeberkan dua aturan yang bisa menjerat keterkaitan parpol dengan jaringan terorisme yakni UU tentang Terorisme dan UU Partai Politik.
Teddy Gusnaidi mengatakan masyarakat seperti diminta bermain tebak-tebakan atas pernyataan BNPT soal dugaan afiliasi partai politik dengan jaringan terorisme. Dia menguatirkan ada partai politik yang beraliran sesat kemudian berpura-pura nasionalis.
“Kalau begini, sama saja membocorkan informasi sehingga partai politik yang beraliran sesat itu waspada, berpura-pura nasionalis. Tambah lagi setelah diinformasikan, tidak disebutkan nama partai politiknya. Masyarakat seperti disuruh bermain tebak-tebakan, partai politik apakah itu?” ujar Teddy Gusnaidi.
Teddy Gusnaidi tidak ingin muncul fitnah imbas pernyataan dari BNPT. Dia menilai BNPT tidak seharusnya membocorkan informasi sebelum ada tindakan dari aparat mengenai parpol yang terafiliasi jaringan terorisme.
“Pada akhirnya timbul fitnah sana-sini dan saling tuding. Tebak-tebakan ini malah berhadiah kegaduhan dan fitnah. Kenapa harus seperti ini? Kenapa tidak langsung eksekusi? Kenapa malah sibuk melapor ke media? Ini benaran ada atau hanya ingin terlihat eksis saja?” ujar Teddy.
Dia lalu mengibaratkan ada rencana mau menangkap teroris, tapi rencananya malah dibocorkan.
“Ini keanehan apa lagi sih?” sambung dia.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan paham radikal sudah mulai menyusup menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, ada partai politik yang tidak lolos verifikasi Pemilu 2024 terafiliasi dengan jaringan terorisme.
“Jadi memang benar kalau dibilang tidak ada tidak mungkin saya bilang tidak ada, tapi yang benar itu ada. Ada itu sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara. Ini adalah salah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dalam pesta demokrasi untuk masuk ke dalam pesta demokrasi kita,” kata Boy Rafli Amar kepada wartawan di The St Regis Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/3).
Makanya, lanjut dia, saat verifikasi, pihaknya juga diminta klarifikasi dari masyarakat bahwa ada partai-partai tertentu yang diindikasikan calon-calon pengurusnya ada afiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris.
“Tentu kita tidak bisa ekspos di sini, tapi kita berikan masukan,” sambung dia.
Boy Rafly Amar mengatakan ada satu partai politik yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme. Namun dia tidak mengatakan nama partai politik tersebut.
“Satu partai. Tapi saya lihat daftarnya tidak masuk. Kita harus jaga ke depan jangan sampai nanti membentuk partai baru tetapi pengurusnya background-nya, latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, teroris. Background-nya ya, pengurusnya ya. Belum lagi platform, azas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila,” ujar dia.
Dia mengatakan partai politik yang terafiliasi paham radikal tersebut merupakan partai yang tak lolos verifikasi tahapan pemilu. Menurut dia, hal itu menjadi upaya dari jaringan terorisme untuk merusak pesta demokrasi.
Boy Rafly Amar menambahkan kondisi-kondisi seperti ini agar menjadi kewaspadaan bersama.*** (*/eny)
