Sikka Krisis Uang, Penjabat Bupati Minta Dana Operasional Rp 240 Juta

Dia mengatakan regulasi tersebut mengatur besaran biaya penunjang
operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi
PAD.

Setidaknya terdapat 6 komponen klasifikasi PAD untuk melakukan perhitungan atas anggaran biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pertama, sampai dengan Rp 5 miliar, paling rendah Rp 125
juta dan paling tinggi sebesar 3%.

Kedua, di atas Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar,  paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%.

Ketiga, di atas Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar, paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%.

Keempat, di atas Rp 20 miliar hingga Rp 50 miliar, paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya