Menggugat Kewenangan Pengalihan PPI di Sikka: Sebuah Tinjauan Reflektif

PPI sebagai simpul utama dalam rantai pasok perikanan tangkap memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang ekonomi maritim. Tidak sekedar tempat sandar kapal dan bongkar muatan, PPI juga merupakan pusat kegiatan perikanan terpadu yang mencakup layanan logistik, distribusi hasil tangkapan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengolahan ikan, hingga pengawasan mutu dan ketertelusuran (traceability).

Oleh karena itu, pengelolaannya tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah oleh pemerintah kabupaten/kota, melainkan harus berada dalam satu sistem koordinasi yang dikuasai oleh pemerintah provinsi demi menjamin efisiensi dan kesinambungan program pembangunan sektor kelautan. Urgensi penyeragaman tata kelola ini juga diperkuat oleh dinamika kelautan Indonesia yang sangat kompleks dan tersebar di berbagai wilayah.

Setiap kabupaten memiliki potensi dan tantangan yang berbeda-beda, namun wilayah laut antarkabupaten sering kali saling beririsan dan tidak bisa dikelola secara parsial. Dalam hal ini, keberadaan pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan lintas kabupaten memberikan peluang untuk membangun perencanaan yang lebih komprehensif dan bersifat regional.

Provinsi memiliki kapasitas untuk menyinergikan berbagai program lintas sektor, mengoptimalkan pengawasan sumber daya, serta membuka akses terhadap sumber pembiayaan dari pemerintah pusat.

Lebih lanjut, hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam PP ini, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dan pengelolaan yang terintegrasi antarberbagai lapisan pemerintahan, serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PP Nomor 27 Tahun 2021 memberikan arahan yang lebih spesifik mengenai pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk PPI, dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi dalam rantai pasok perikanan dan memperkuat peran serta akses masyarakat lokal terhadap sumber daya kelautan.

Halaman : 1 2 3 4 5 6 7 Selanjutnya