Pemerintah Kabupaten Sikka, khususnya Dinas Perikanan, perlu segera melakukan evaluasi internal dan membuka ruang koordinasi dengan pemerintah provinsi guna mempercepat proses pengalihan pengelolaan PPI.
Pendekatan kolaboratif berbasis kepentingan publik harus didorong agar keberlanjutan pembangunan sektor perikanan tidak terhambat oleh tarik-menarik kewenangan yang tidak produktif.***
Ditulis oleh Yohanes Don Bosco Ricardson Minggo, mahasiswa Doktoral Teknologi Perikanan Laut IPB, Dosen Unipa Maumere
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
