Langkah awal yang akan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Sikka yakni mengajukan permohonan pemanfaatan ruang ke pemerintah pusat. Pasalnya, areal kawasan ekonomi perikanan masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.
Sambil itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Sikka tengah menyiapkan proposal rencana Kawasan Ekonomi Perikanan guna mendapatkan dukungan dan bantuan dana.
Menurut dia, proposal harus disiapkan secara baik dan lengkap. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan Detail Enginering Design (DED), data-data pendukung sosial ekonomi di Kabupaten Sikka, data-data pendukung yang menyangkut nelayan, dan data-data pendukung yang menyangkut investasi yang sudah ada. Dia memperkirakan Juni 2025 ini proposal sudah diserahkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Paul Bangkur, dari kalkukasi biaya, total anggaran yang dibutuhkan untuk gagasan besar ini kurang lebih bernilai Rp 300 miliar, terdiri dari Rp 200 miliar untuk reklamasi pantai, dan Rp 100 miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas.
Soal kebutuhan anggaran tersebut, sempat disampaikan juga kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Putra mantan Presiden Jokowi itu mengatakan tidak mungkin bisa dibiayai melalui APBN 2025.
“Pa Wapres bilang nanti akan diupayakan sambil melihat kondisi APBN,” terang Paul Bangkur, Kamis (8/5) di ruang kerjanya.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
