“Bupati sudah setuju kita lakukan konsultasi. Jadi usul Fraksi PKB, kita skors dulu sambil melakukan konsultasi, biar kita tidak salah arah,” saran Yoseph Karmianto Eri.
Dia mengusulkan konsultasi ke Pemprop NTT di Kupang. Saran dia, konsultasi dilakukan dengan tidak perlu harus ke Kupang, tapi bisa melalui telpon atau per surat elektronik.
Sekda Sikka Adrianus Forminus Parera menyarankan konsultasi langsung ke Kemendagri. Begitu juga Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi menganjurkan agar konsultasi harus menghasilkan surat tertulis sebagai pendasaran untuk melanjutkan pembahasan KUAPPAS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan KUAPPAS sebelumnya telah dikritisi Fraksi Partai Gerindra. Ketua Fraksi Partai Gerindra Fransiskus Stephanus Say menyoroti dasar hukum penyusunan dokumen tersebut.
Dia menilai pemerintah keliru dalam menentukan pendasaran penyusunan KUAPPAS 2026, karena RKPD 2026 merupakan pengejawantahan dari Perda RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2029.
Sejauh ini, ujar Fransiskus Stephanus Say, pembahasan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2029 baru pada tahap kesepakatan MoU Rancangan Awal RPJMD antara Pemerintah dan DPRD Sikka. Menurut dia, MoU inilah yang mengikat Pemerintah dan DPRD Sikka harus melanjutkan pembahasan sehingga Ranwal RPJMD tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
