Menurut Fraksi Partai Demokrat sistem seperti ini memungkinkan objek-objek wisata tersebut dikelola secara profesional, menarik investasi swasta, sekaligus memastikan kontribusinya terhadap PAD secara berkelanjutan.
Piet Christian da Cunha menegaskan bahwa tidak ada alasan logis bagi 70 objek wisata untuk nihil PAD di tengah geliat pariwisata lokal dan nasional. Dia menambahkan pemerintah daerah wajib membuat peta jalan pengelolaan objek wisata dengan target pendapatan dan pembagian kewenangan yang Jelas.
“Pengelolaan “seolah-olah publik tapi praktiknya privat” harus dihentikan. Fraksi tidak akan mentolerir model pengelolaan siluman yang menggerus hak daerah dan masyarakat,” tegas dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fraksi Partai Demokrat memastikan akan terus mengawal dan meminta laporan progres terhadap setiap aset wisata yang berstatus milik publik. Bagi fraksi ini, daerah tidak boleh terus menjadi penonton di panggung wisatanya sendiri.*** (eny)
Halaman : 1 2


Ikuti Kami
Subscribe












