Retribusi 2024 Hanya 50,53 Persen, Gerindra: Apa Gunanya Bentuk Bapenda?

Avatar photo

- Redaksi

Kamis, 24 Juli 2025 - 16:54 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

Reporter : Vicky da Gomez Editor : Redaktur Dibaca 1,348 kali
facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Partai Gerindra Fransiskus Stephanus Say

Ketua Fraksi Partai Gerindra Fransiskus Stephanus Say

Maumere-SuaraSikka.com: Laporan Keuangan Pemkab Sikka Tahun 2024 diberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini disertai catatan merah dan nada fals terkait retribusi daerah. Bagaimana tidak! Realisasi retribusi daerah hanya mencapai 50,53 persen.

Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi dalam Pidato Pengantar Bupati Sikka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Senin (21/7), menjelaskan realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 7.871.935.158, atau 50,53 persen ari target sebesar Rp 15.578.641.210.

Data yang dihimpun media ini, retribusi daerah menjadi komponen paling rendah dalam memberikan kontribusi kepada PAD Sikka, baik dari sisi nominal maupun persentasi. Pajak Daerah misalnya, realisasi sebesar Rp 28.361.634.831, atau 74,93 persen dari target sebesar Rp 37.847.445.100.

Atau jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi sebesar Rp 1.698.073.291, atau 100 persen. Demikian juga pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, realisasi sebesar Rp 68.181.957.090,05 atau 109,73 persen dari target sebesar Rp 62.133.865.600.

Baca Juga :  Realisasi Fisik Hanya 8 Persen, Tim Penyidik Jaksa di Sikka Geledah Dokumen Proyek Pengadaan Watergen Senilai Rp 2,29 Miliar

Gagal
Rendahnya retribusi daerah pada tahun lalu membuat marah beberapa fraksi di DPRD Sikka. Fraksi Partai Gerindra menyebut kondisi ini sebagai cerminan mandeknya inovasi dan komitmen pemerintah dalam mengelola potensi daerah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Fransiskus Stephanus Say mengatakan kegagalan ini menunjukkan dua hal. Pertama, minimnya keberanian pemerintah melakukan reformasi tata kelola PAD yang meliputi pembenahan sistem pungut dan verifikasi data wajib pajak.

Berita Terkait

Golkar Sikka Ingatkan Ranperda Pilkades Harus Mampu Berikan Kepastian Hukum
30 SMA/SMK di Sikka Ramaikan Lomba Cerdas Cermat 4 Konsensus Kebangsaan HUT Partai Golkar
Sekda Sikka Dorong Alumni GMNI Aktif Kontribusi Membangun Daerah
Besok, PA GMNI Sikka Gelar Konfercab II, 4 Kandidat Ketua Saling Bersaing
Perkuat Kapasitas Pelaku UMKM, Astra International Gelar Pelatihan Pengolahan VCO di Desa Bloro
308 Sekolah Diduga Langgar Pelaksanaan TKA, Kepala SMKS Yohanes XXIII Maumere: Kami Komitmen Sesuai Prosedur dan Ketentuan
Realisasi Fisik Hanya 8 Persen, Tim Penyidik Jaksa di Sikka Geledah Dokumen Proyek Pengadaan Watergen Senilai Rp 2,29 Miliar
Peduli Kota Maumere Indah, Bank NTT Salurkan CSR Rp 172,5 Juta
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 16:36 WITA

Frans Seda Pahlawan Nasional, Jalan Panjang 16 Tahun: dari Gagasan, Hambatan hingga Pengakuan Negara

Sabtu, 5 September 2026 - 09:55 WITA

Jangan Jadikan Nusa Tenggara Timur Seperti Irlandia: Sebuah Kajian Sosial-Budaya

Kamis, 3 September 2026 - 20:28 WITA

Kapal Ratu Rosari: Legenda Laut Hubungkan Flores dengan Dunia

Senin, 24 Agustus 2026 - 10:19 WITA

Tiba Masa Tiba Akal, Gempa Flores: Antara Tragedi Kemanusiaan dan Politik Pencitraan

Sabtu, 18 Juli 2026 - 17:48 WITA

Spanyol versus Argentina, Pertarungan Dua Filosofi Menuju Tahta Dunia

Minggu, 12 Juli 2026 - 20:27 WITA

Kasus Febrie Adriansyah dan Bahaya Cara Berpikir Hitam Putih

Minggu, 12 Juli 2026 - 16:26 WITA

Empat Negara di Tangga Juara

Minggu, 7 Juni 2026 - 08:37 WITA

Sengketa Tanah Nangahale: Perjumpaan antara Jejak Kolonial dan Status Kepemilikan

Berita Terbaru

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

Nasional

Demokrat Tidak Ajukan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran

Jumat, 13 Nov 2026 - 14:40 WITA

Ketua Partai Golkar Sikka Gorgonius Nago Bapa

Nasional

Isu Munaslub Golkar, Us Bapa: Itu Hoax!

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:43 WITA

Wakil Rektor II IFTK Ledalero Bernard Suban Hayong pose bersama usai menerima Gold Winner Diktisaintek 2026, Selasa (10/11)

Nasional

IFTK Ledalero Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Rabu, 11 Nov 2026 - 15:30 WITA