Gabungan Partai Hanura dan PKS ini menilai sektor pelayanan umum seperti perizinan, pasar, dan parkir, belum dikelola dengan sistem digital yang efektif dan transparan sehingga masih terjadi kebocoran dan inefisiensi.
“Fraksi meminta pemerintah menyampaikan sejauh mana rencana upaya penarikan retribusi dan pelayanan publik berbasis digitalisasi,” tanya Antonius Tanjung.
Sementara itu Ketua Fraksi Garda Solidaritas Hyginus Claudius Daga menegaskan perlu adanya evaluasi terhadap OPD-OPD yang mengelola PAD. Hal ini, kata dia, untuk menemukan kendala dan mencarikan jalan keluar bersama agar tidak terjadi hal serupa pada tahun-tahun yang akan datang.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menduga target pemerintah terlalu ambisius atau sistem pemungutan di lapangan yang tidak berjalan efektif.
Menanggapi sikap politik fraksi-fraksi, Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi menjelaskan bahwa realisasi retribusi daerah 2024 hanya mencapai 50,53 persen disebabkan karena belum optimalnya upaya pemungutan retribusi sesuai penetapan tarif baru berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dia menyebut beberapa sumber retribusi tidak dapat dipungut antara lain Pabrik Es di Dinas Kelautan dan Perikanan, alat berat di Dinas PUPR, dan traktor di Dinas Pertanian yang mengalami kerusakan.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
