“Fraksi menilai bahwa efisiensi tidak boleh sampai mengganggu stabilitas pelayanan birokrasi dan kinerja aparatur dalam melayani masyarakat,” tegas Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Alfonsus Ambrosius, Selasa (23/9).
Habis untuk Birokrasi
Pada bagian lain Fraksi Partai Demokrat menyitir komposisi belanja daerah masih menunjukkan dominasi yang kuat pada Belanja Operasi.
Diketahui Belanja Operasi dianggarkan mencapai Rp 1.034.687.973.328,58, atau menurut Fraksi Partai Demokrat sekitar 76 persen dari keseluruhan belanja. Dari jumlah tersebut Belanja Pegawai menyerap Rp 644 miliar lebih atau hampir 50 persen dari total Belanja Operasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kondisi ini menandakan bahwa struktur APBD kita masih habis untuk birokrasi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan produktif sangat terbatas,” kritik Piet Christian da Cunha, Jurubicara Fraksi Partai Demokrat, Selasa (23/9).
Sebagaimana diketahui, Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, TNI, Polri, dan pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Komponen utamanya meliputi gaji pokok, tunjangan seperti tunjangan kinerja, uang makan, dan uang lembur, serta pembayaran pensiun.*** (eny)
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
