Tata Kelola Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan di Sikka Masih Lemah

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti belum terealisasinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan aparatur, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja pelayanan publik.

“Kami menilai bahwa pemenuhan hak dasar ASN harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran. Keterlambatan atau ketidaktepatan realisasi menunjukkan perlunya perbaikan serius dalam perencanaan dan penganggaran,” ujar dia.

Menurut Benediktus Lukas Raja, jika perencanaan anggaran dilakukan secara presisi, maka ruang fiskal yang tersedia seharusnya dapat lebih diarahkan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Sebab akan menjadi ironi apabila anggaran tidak terserap secara optimal, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.

“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari perencanaan yang akurat, penganggaran yang disiplin, serta pelaksanaan yang bertanggungjawab. Karena pada akhirnya, persoalan bukan semata pada ada atau tidaknya anggaran, tetapi pada seberapa tepat anggaran itu direncanakan dan dimanfaatkan untuk rakyat,” ujar dia.

Serapan Anggaran
Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan serapan anggaran juga menjadi perhatian serius Fraksi Partai Perindo. Ketua Fraksi Partai Perindo Lukas Lero mencermati dalam pelaksanaan APBD 2025 masih terdapat sejumlah OPD yang menunjukkan ketidakseimbangan antara tingkat serapan anggaran dan capaian hasil (outcome) program.

“Di satu sisi, terdapat OPD dengan serapan anggaran yang relatif rendah, namun di sisi lain juga ditemukan OPD dengan serapan anggaran yang cukup tinggi tetapi belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat,” ujar dia.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya