“Partisipasi politik atau tindakan yang ditujukan untuk kepentingan umum bentuknya banyak. Misalnya ikut memilih dalam pemilu, ikut kampanye, ikut nyumbang partai atau calon, ikut aksi politik seperti demonstrasi, mogok, sabotase, dan lain-lain, yang dilakukan secara damai. Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi,” ujar dia.
Belakangan ini Saiful Mujani tengah menjadi sorotan publik ihwal kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Kritik itu dia sampaikan dalam forum halal bihalal bersama sejumlah pengamat yang bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” pada 31 Maret 2026.
Salah satu hal yang dikritik ihwal kemenangan Prabowo dan Gibran di Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, Prabowo yang berpasangan dengan putra sulung Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menang melalui mekanisme yang tidak demokratis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagi saya itu adalah otokrasi lewat mekanisme pemilu yang tidak demokratis atau electoral authocracy,” ujar Saiful dalam keterangannya pada Selasa, 7 April 2026.
Saiful mengaku memiliki alasan mengajak publik untuk menurunkan Prabowo dari kursi pemerintahan. Terlebih Saiful menilai kepemimpinan mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu secara umum tidak kompeten dan tidak berwibawa.
“Prabowo tidak presidensial. Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang inklusif, menerima keragaman aspirasi, bersikap dan bertindak beyond partisan politics,” kata dia.
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
