Diduga Ada Barter Politik di Balik Pinjaman Daerah

Maumere-SuaraSikka.com: Dugaan kuat ada barter politik di balik pinjaman daerah Pemkab Sikka, yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sikka.

Bau barter politik itu justeru terungkap dari mulut Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Signal itu dia sampaikan dalam keterangan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Sikka, Kamis (3/9) malam.

Indikasi barter politik terlihat dari perbedaan informasi besaran pinjaman daerah yang diusulkan pemerintah daerah.

Dalam rapat konsultasi bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi, Bupati Sikka menyebut angka pinjaman daerah sebesar Rp 216.450.090.000.

Namun ketika menyampaikan Pidato Pengantar tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun 2021, Bupati Sikka menyebutkan angka Rp 281.012.616.000.

Saat menyampaikan keterangan pemerintah, Kamis (3/9) malam, Bupati Sikka menjelaskan sebelumnya pemerintah daerah mengajukan pinjaman daerah ke Menteri Keuangan sebesar Rp 216.450.090.000. Usulan tersebut tertuang dalam Surat Bupati Sikka Nomor Bap.050./1.3/149/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah.

“Dalam perkembangannya ada penambahan usulan DPRD Sikka yang bersumber dari pinjaman daerah, sehingga total pinjaman daerah naik menjadi sebesar Rp 281.012.616.000. Terhadap perubahan usulan jumlah pinjaman tersebut, pemerintah belum menyampaikan ke Menteri Keuangan,” jelas Bupati Sikka.

Terkait dugaan barter politik ini, Ketua DPRD Sikka Donatus David yang dihubungi usai paripurna Kamis (3/9) malam, membantahnya.

“Tidak ada barter politik. Jujur, saya juga kaget waktu pidato pengantar, ko besaran pinjaman daerah tidak sama dengan yang disampaikan Bupati pada waktu rapat konsultasi,” ungkap Donatus David.

Dia mengatakan penambahan usulan DPRD Sikka sebagaimana yang disampaikan Bupati Sikka, sejatinya adalah usulan anggota DPRD Sikka secara orang per orang, yang kemudian diakumulasi menjadi usulan lembaga.

Usulan-usulan tersebut, lanjut dia, kurang lebih senilai Rp 60 miliar yang merupakan aspirasi masyarakat saat reses belum lama ini.*** (eny)