Mengamati Bawaslu Sikka Yang Mandul

    0
    117
    Mengamati Bawaslu Sikka Yang Mandul
    Ilustrasi
    Miris! Mungkin ini kata yang tepat untuk menggambarkan profesionalisme Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sikka. Bagaimana tidak, begitu banyak persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tetapi tidak satu pun yang dapat meyakinkan publik akan kinerja yang bertanggungjawab.
    Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
    Melakukan pencegahan, kalimat ini mestinya dimaknai dengan penuh moral. Tapi dari sisi ini, tampak sekali Bawaslu Sikka tidak memiliki kemampuan. Mereka lebih senang berdiam diri dan mengharapkan mendapatkan laporan resmi, dari pada mendapatkan sendiri temuan di lapangan.
    Praktis, tidak ada satu pun temuan Bawaslu Sikka selama penyelenggaraan pemilu. Padahal berbagai informasi dan dugaan pelanggaran pemilu, terutama pada masa kampanye, sering menghiasi laman media-media sosial. Bisa saja informasi ini tidak terekam, karena Bawaslu Sikka tidak punya akun media sosial. Tapi di zaman serba teknologi dewasa ini, mustahil Harun Al Rasyid, Azwan Abola, dan Ida tidak memiliki akun media sosial.
    Sikap masyarakat yang enggan melaporkan persoalan dengan berbagai pertimbangan, ditambah sikap malas Bawaslu Sikka yang terkesan lebih memilih duduk manis di balik meja, mengakibatkan banyak persoalan penyelenggaraan pemilu terlewatkan begitu saja.
    Kinerja rendah Bawaslu Sikka, tampak sekali dari tiga kasus yang baru saja mereka selesaikan. Tiga kasus tersebut adalah dugaan jual beli suara dengan modus pembagian “kapa poeng” di Kecamatan PaluE, dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Alok Timur, dan dugaan penggelembungan suara serta penggunaan tipex di Kecamatan Hewokloang.
    Tiga kasus ini memiliki fakta-fakta pidana. Ternyata mandek. “Kapa poeng” mentok di tangan Bawaslu Sikka. Dua kasus lain terhenti di Sentra Gakumdu Sikka, yang di dalamnya terdapat unsur Bawaslu Sikka. Semuanya dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pidana.
    Kasus “kapa poeng”, dalam laporan Petrus Gande Ware, bukan hanya cerita omong kosong. Pelapor menyerahkan barang bukti 1 bantal “kapa poeng” dan mengajukan saksi-saksi yang berkepentingan. Ada saksi yang memberi bantuan, ada saksi yang menerima bantuan, dan ada saksi yang mengambil kembali bantuan.
    Dalam proses klarifikasi, pelapor mengajukan lagi dua orang saksi penerima bantuan. Malah dua saksi ini membawa serta 3 bantal “kapa poeng” sebagai barang bukti.
    Tapi Bawaslu Sikka punya pendapat lain. Barang bukti dan saksi-saksi yang diajukan pelapor sepertinya tidak bernilai pidana di mata Bawaslu Sikka. Entahlah apa alasannya. Sepertinya mereka memiliki ketajaman hukum yang sulit dideteksi awam.
    Kasus dugaan penggelembungan suara, ini yang paling “merendahkan” profesionalisme Bawaslu Sikka. Di Alok Timur, nyata-nyata terjadi penggelembungan 45 suara untuk PPP. Kasus ini dibongkar saksi PKPI pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Seluruh suara yang digelembungkan diambil dari PKB.
    Kalau Bawaslu Sikka lebih profesional, maka penelusuran kasus ini mestinya berangkat dari rekapitulasi ulang penghitungan suara yang dilakukan PPK Alok Timur. Kenapa rekapitulasi ulang? Karena 4 orang PPK Alok Timur menyadari terjadi perbedaan data antara hasil pleno dengan Model DA1. Perbedaan data itu hanya terjadi untuk PPP di Desa Kojadoi, Lepolima, dan Watugong.
    Tekesan jelas, bahwa 4 orang PPK Alok Timur meragukan DA1 yang sudah diterbitkan. Keraguan itu harus disikapi meski dengan menempuh praktik ilegal: rekapitulasi ulang. Karena hanya dengan itu 4 PPK Alok Timur ini akan mendapatkan kondisi sesungguhnya untuk menjawabi keraguan mereka.
    Pertanyaannya, di saat kondisi panik seperti itu, di manakah 1 personil PPK Alok Timur? Padahal personil ini berperan penting sebagai operator yang melaksanakan tugas menginput data-data hasil pleno. Personil yang sama ini, ternyata juga tidak hadir pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten.
    Tapi ternyata Bawaslu Sikka malas menelusuri jejak kasus ini. Mereka hanya ingin cari gampang saja. Padahal, persoalan ini bukan sekedar kesalahan input. Juga bukan karena sudah terjadi pembetulan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, sehingga boleh mendapat argumentasi alasan pembenar atau alasan pemaaf.
    Ini persoalan serius karena terjadi “pencurian” suara. Keraguan-keraguan 4 orang PPK Alok Timur tentang perbedaan data, sudah menggambarkan secara transparan bahwa “pencurian” suara itu dengan sadar serta tahu dan mau. Rekapitulasi ulang mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh internal PPK Alok Timur.
    Yah, ini persoalan serius yang berlatarbelakang perebutan kursi kesepuluh. Penggelembungan 45 suara kepada PPP, untuk membuka ruang kepada partai itu boleh berkompetisi dengan PKPI. Jika kasus ini tidak terbongkar, hampir pasti PPP dan PKPI sama-sama memperoleh 2.406 suara.
    Lalu, suara yang digelembungkan bersumber dari PKB. Adakah benang merah antara PKB, PPP, dan “pencurian” suara? Tapi, lagi-lagi, Bawaslu Sikka malas menelusuri lebih jauh. Mereka hanya melihat di permukaan saja. Mata Bawaslu Sikka tertutup, meskipun berbagai indikasi pidana terbentang luas.
    Kasus tipex C1 Plano pada 20 TPS di Kecamatan Hewokloang, makin menggambarkan bahwa Bawaslu Sikka benar-benar mandul. C1 Plano yang penuh dengan tipex hanya pada partai tertentu dan caleg tertentu, sejatinya sudah menjadi indikasi kuat adanya pelanggaran pemilu. Bisa saja indikasi pelanggaran pidana itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
    Kondisi dan fisik C1 Plano yang penuh dengan tipex, diketahui publik pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Bawaslu Sikka hadir pada waktu itu, dan menyaksikan dengan jelas. Lalu, apa yang kurang dari fakta-fakta itu?
    Tiga kasus ini sudah terlewatkan. Apakah didiamkan begitu saja? “Kapa poeng” kini memasuki wilayah Pengadilan Negeri Maumere. Bawaslu Sikka dipraperadilan-kan, untuk mendapatkan jawaban sah tidaknya mereka memberhentikan “kapa poeng”. Lalu, kasus tipex, entahlah perkembangannya seperti apa. Dengar-dengarnya Amandus Ratason selaku pelapor akan mengambil langkah-langkah hukum lanjutan.
    Bagaimana dengan “pencurian” suara di Alok Timur? Sepertinya Panwascam Alok Timur selaku pelapor akan tenang-tenang saja. Sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan, suka tidak suka, mereka harus menghormati keputusan “atasan”. Tetapi justeru itulah, kasus ini menampar muka Bawaslu Sikka, karena bagaimana pun Bawaslu Sikka sudah pasti memberikan rekomendasi untuk melaporkan kasus ini.*** (vicky da gomez)

    TINGGALKAN BALASAN

    Silahkan ketik komentar anda
    Silahkan ketik nama anda di sini