Membidik Jalan Panjang Robby Idong

    0
    186
    Membidik Jalan Panjang Robby Idong
    Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo
    Fransiskus Roberto Diogo atau Robby Idong, Bupati Sikka, dilantik 20 September 2018. Resmi menjalankan tugas, 4 hari sesudahnya, 24 September 2018. Sekarang pertengahan Juni 2019, sudah 9 bulan dia melaksanakan tugas sebagai Bupati Sikka. Umur kepemimpinannya masih 4 tahun 3 bulan. Masih ada waktu 51 bulan.
    Masih ada sekitar 1.530 hari lagi bagi pemimpin muda berusia 47 tahun ini berselancar hingga finis. Dalam rentang waktu itu, katakanlah 1 tahun terakhir masa jabatan, konsentrasinya mulai berbagi untuk persiapan periode kedua. Ini hal lumrah bagi petahana yang mau bertarung lagi. Kecuali, jika Robby Idong tidak punya orientasi ke sana.
    Yah, jalan masih panjang. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Robby Idong untuk menggapai visi Sikka Bahagia di Tahun 2023. Tentu dia harus lalui RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagai jembatan utama. Tidak salah juga kalau dia boleh berekspresi dengan terobosan-terobosan kreatif inovatif untuk mewujudkan mimpi besarnya bagi 300 ribu lebih masyarakat Kabupaten Sikka.
    Untuk menapaki jalan panjang, Robby Idong tidak sendiri. Secara internal, ada Wakil Bupati Romanus Woga, ada Sekda bersama jajaran aparatur sipil negara dari kelas atas sampai kelas bawah. Ada juga Camat dan Kepala Desa sebagai perpanjangan tangan, malah kini ada lagi pendamping dusun yang baru saja dia bentuk. Mestinya juga dia didukung dengan berbagai pemikiran hebat Tim Sukses Roma. Dan, jangan lupa, ini yang tidak kalah penting, ada mitra penyelenggara pemerintahan, DPRD Sikka.
    Baru 9 bulan Robby Idong berjalan, 3 bulan di masa transisi, dan 6 bulan di tahun awal kepemimpinannya. Setidaknya ada dua agenda normatif yang sudah dia lakukan. Agenda rutinitas bersama DPRD Sikka, menghasilkan APBD Tahun 2019 dan RPJMD 2018-2023.
    Beroperasinya kembali kapal roro dengan rute Maumere-Surabaya PP, boleh dibilang sebuah gebrakan bagus. Mungkin ini satu-satunya aura positip Robby Idong dalam 9 bulan pertama kepemimpinannya. Membuka kembali denyut nadi perekonomian, pantaslah dia mendapat apresiasi.
    Selebihnya, yang dilakukan Robby Idong hanyalah gebrakan-gebrakan sporadis yang boleh dibilang sifatnya uji coba. Membuka portal di Pasar Alok, memberlakukan pasar pagi terbatas di TPI Alok, dan mengimpikan Maumere bebas sampah dalam waktu 3 bulan pertama.
    Kecuali masalah sampah, dua kebijakan lain menjadi debatabel. Membuka portal, sama dengan membuat kesemrawutan baru di Pasar Alok. Hilir mudik kendaraan tidak jelas. Dan yang paling berdampak adalah menurunnya pendapatan daerah.
    Pasar pagi terbatas juga melahirkan kesemrawutan baru. TPI Alok beralih fungsi. Lalu penuh sesak oleh pedagang dan pembeli. Pedagang yang tidak kebagian tempat terpaksa menggelar dagangan sampai ke pusat-pusat pertokoan. Lalulintas kendaraan terganggu. Pendapatan daerah? Sepertinya banyak rupiah yang tercecer. Pasar pagi terbatas spontan mematikan pendapatan para pedagang di Pasar Alok dan Pasar Tingkat.
    Karena sifatnya uji coba, kebijakan ini akhirnya mentah. Robby Idong selalu beralibi akan ada pembaharuan terus-menerus. Dia mengandalkan penerapan model kebijakan advocation, coalition, frame work (ACF). Model kebijakan yang pernah dia belajar sewaktu kuliah. Jadilah Juli 2019 ini, portal di Pasar Alok akan dututup lagi, pasar pagi terbatas ditiadakan, dan TPI Alok dikembalikan fungsinya.
    Membidik Jalan Panjang Robby Idong
    Bupati Sikka memberikan keterangan kepada wartawan terkait PNS calo proyek
    Ada dua hal yang menguras energi Robby Idong selama 9 bulan. Pertama, program Dana Adat Pendidikan (DAP). Program ini adalah bentuk tindak lanjut janji politik selama masa kampanye. Tapi perjuangannya mentok. Segala upaya sudah dia lakukan untuk menggolkan program ini. Bahkan sampai dengan membuat Ranperda. Tapi tetap saja kandas di Jalan Eltari. Belum ada kesepahaman dengan DPRD Sikka. Terutama menyangkut regulasi yang menjadi hal prinsip dalam mendukung DAP.
    DAP gagal tembus APBD 2019. Masyarakat tenang-tenang saja. Belum ada reaksi protes serius kepada Robby Idong. Sebenarnya ada reaksi, tapi lebih banyak informal melalui diskusi warung kopi atau komentar miring di media sosial. Sejumlah pengamat lokal meragukan keseriusan Robby Idong menepati janji politiknya.
    Kedua, beasiswa bagi calon mahasiswa. APBD 2019 tidak menampung gagasan ini. Karena saat pembahasan bersama DPRD Sikka, Robby Idong tdka membawa gagasan ini. Rencananya baru akan dimajukan pada Perubahan APBD 2019. Dalam rapat dengar pendapat baru-baru ini, lahir perdebatan panjang di ruang paripurna DPRD Sikka. Naga-naganya, gagasan ini juga bakal mentok di DPRD Sikka. Lagi-lagi, regulasi menjadi faktor kendala.
    DAP dan beasiwa bagi calon mahasiswa, sejatinya tidak berdiri sendiri. Bahwa benar regulasi menjadi faktor utama dalam setiap kebijakan. Dan ini yang tidak boleh dikesampingkan begitu saja oleh Robby Idong. Tetapi di luar regulasi, sepertinya ada pemicu lain yang ikut bermain.
    Pertengahan Desember 2018, Robby Idong meniupkan dugaan persekongkolan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan anggota DPRD Sikka Tahun 2018. SuaraSikka.com merilis pertama kali persoalan ini setelah wawancara dengan Robby Idong di Capa Resort pada 19 Desember 2018. Debatabel panjang bersama DPRD Sikka tidak terhindarkan. Kurang lebih dua minggu, tema ini terus “hidup”.
    Bersamaan dengan itu, lahir “perang” menyoal referensi pembahasan RAPBD 2019, terkait standar harga satuan barang dan biaya. DPRD Sikka bersama pemerintah bersepakat membahas dengan menggunakan Perbup 45 Tahun 2017, karena pemerintah tidak mengajukan perbup standar harga satuan barang dan biaya TA 2019. Setelah pulang asistensi dari Kupang, baru muncullah perbup tersebut, yang kemudian dikenal dengan Perbup Nomor 33 Tahun 2018.
    Pada Perbup 33 Tahun 2018, terjadi perbedaan atau perubahan angka pada standar harga satuan barang. Padahal RAPBD 2019 sudah diasistensi dan disetujui Gubernur NTT. DPRD Sikka dan Bupati Sikka tetap berkeras dengan cara pandang masing-masing. Masalah pun menjadi rumit. Inilah awal perseteruan panjang itu.
    Berbagai solusi diupayakan untuk mencairkan persoalan. Robby Idong mengusulkan Rapat Konsultasi Banggar DPRD. Hasil rapat deadlock. Lalu dia usulkan lagi konsultasi ke Kupang. Dengan catatan hasil konsultasi menjadi rujukan untuk ditindaklanjuti.
    Biro Hukum Setda Propinsi NTT menawarkan dua opsi. Pertama, bila tetap menerapkan Perbup 33 Tahun 2018 maka RAPBD 2019 dikembalikan untuk diproses dan dibahas ulang. Kedua, bila RAPBD 2019 mau ditetapkan maka Perbup 33 Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan satuan belanja yang sudah dibahas dan disetujui Tim Asistensi Propinsi NTT dengan penetapan SK Gubernur NTT.
    Hasil konsultasi dengan Biro Hukum, kemudian dibawa dalam rapat konsultasi tingkat kabupaten. Ternyata Robby Idong tidak setuju dengan opsi Biro Hukum. Dia ingin mengambil kebijakan lain. Perseteruan pun terus menguat. Pada akhirnya APBD 2019 ditetapkan, dengan cara pandang terbelah. DPRD Sikka menggunakan Perbup 45 Tahun 2017, pemerintah menggunakan Perbup 33 Tahun 2018.
    Tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Sikka  serta standar harga satuan barang dan biaya, telah menggoyang krisis kepemimpinan di Kabupaten Sikka. Hubungan DPRD Sikka dan Bupati Sikka menjadi tidak harmonis. Komunikasi politik antara dua penyelenggara pemerintahan di kabupaten ini menjadi buntu.
    Kondisi kebuntuan ini masih dan terus berlangsung hingga sekarang. Entah sampai kapan. DAP yang tidak mengikuti regulasi, sudah kandas. Beasiswa yang juga menabrak regulasi, sudah ada sinyal gagal di Perubahan APBD 2019. Bisa jadi, berbagai program kegiatan lain pun menjadi daftar antri masuk ke tempat sampah.
    Robby Idong boleh gembar-gembor semangatnya menuju Sikka Bahagia 2023. Tapi jika mimpi besar itu lahir dengan mengenyampingkan regulasi, meniadakan peran dan tanggung jawab DPRD Sikka, maka semuanya hanya mimpi siang bolong. Itu artinya dia bukan pemimpin, tapi pemimpi. DPRD Sikka boleh berbangga sebagai wakyat yang bekerja untuk rakyat, tapi jika semuanya itu lahir dari cara pandang kepentingan sempit, maka mereka tidak lebih dari mewakili diri sendiri.
    Lalu, siapa yang diuntungkan dari perseteruan tidak berujung ini? Hanya satu yang mendapat keuntungan yakni pencitraan. Masing-masing berupaya mencitrakan diri sebagai pemimpin yang merakyat. Lalu pemuja Bupati dengan bangga mengatakan Bupati hebat. Di sebelahnya, pemuja DPRD tidak mau kalah membanggakan wakil-wakil rakyat.
    Pencitraan, bisa saja melahirkan pengkotak-kotakan. Semakin perseteruan dibungkus, pencitraan semakin menggila, dan rakyat pun terbelenggu dalam pengkotak-kotakan. Inikah yang mau dibanggakan dari para pemimpin yang dipilih rakyat?
    Jalan masih panjang, rakyat berharap perseteruan ini tidak lagi diperpanjang. Rakyat sudah jenuh menonton hiruk-pikuk “perdebatan kuasa dan jasa”. Cukup sudah  9 bulan “barang bodoh” itu menohdai daerah ini. Anggap saja sebagai dinamika pembelajaran.
    Sudah saatnya Bupati dan DPRD menarik diri dari pencitraan. Rakyat tidak butuh pencitraan, rakyat butuh pembangunan. Sudah saatnya kembali kepada marwah dan amanah bagi kepentingan besar masyarakat. Karena untuk itulah rakyat memberikan kepercayaan. Sudah saatnya komunikasi politik harus dihidupkan. Karena hanya itulah yang melahirkan perdebatan berkualitas. Bertempur ide, gagasan dan konsep dalam ruang terhormat, sembari tetap menjaga harmonisasi di luar ruangan sidang.
    Yah, jalan masih panjang. Natal yang penuh damai, terlewatkan. Paskah kebangkitan, terbaikan. Masih pantaskah berbangga sebagai pemimpin yang bernafaskan Katolik? Ya sudah. Tinggalkan ego. Buanglah emosi. Mari baku rangkul.*** (vicky da gomez)

    TINGGALKAN BALASAN

    Silahkan ketik komentar anda
    Silahkan ketik nama anda di sini