Maumere-SuaraSikka.com: Pemkab Sikka memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sebagai bentuk dukungan, pada 30 Juni 2020 Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha telah menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Sikka dan BPJS Kesehatan Cabang Maumere.
Perjanjian kerja sama itu terkait kebijakan iuran sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemkab Sikka setiap tahun selalu berkomitmen untuk menyukseskan program JKN-KIS karena program ini merupakan salah satu program strategis pemerintah. Ini juga sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita terhadap undang-undang yang telah ditetapkan,” ujar Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo.
I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha menyampaikan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan program JKN-KIS.
Dia menambahkan program JKN-KIS bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan saja, namun peran stakeholder juga dibutuhkan untuk menyukseskan program JKN-KIS.
“Kami berusaha kalau bisa semua masyarakat dapat dijamin program JKN-KIS, khususnya sekarang yang terdaftar sebagai peserta PD pemerintah daerah dapat dialihkan ke PBI Pusat, sehingga sisanya akan dijamin di daerah,” ungkap dia
Hal ini, katanya, mengingat kuota di pusat juga lumayan banyak. Dan ini yang menjadi tugas BPJS Kesehatan Cabang Maumere, sehingga harus terus melakukan verifikasi validasi terhadap data masyarakat Kabupaten Sikka.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Maumere juga menjelaskan bahwa sampai dengan Juni 2020 sudah terdapat sekitar 58.134 jiwa masyarakat Kabupaten Sikka yang iurannya dibayarkan Pemkab Sikka.
Banyaknya jumlah masyarakat Kabupaten Sikka yang sudah menjadi peserta JKN-KIS, kata dia, menunjukkan kepedulian pemerintah daerah setempat terhadap masyarakatnya.
Dalam kebijakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kepesertaan segmen penduduk yang didaftarkan Pemkab Sikka hanya memiliki skema tunggal Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, di mana pendanaan iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) satu pintu melalui pemerintah pusat.
Namun demikian, tambah dia, pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam pembayaran iuran PBI yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.
Ketentuan pembayaran iuran mengacu ke iuran PBPU/BP kelas 3 yaitu Rp 25,500,-/jiwa/bulan.
“Kami terus berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sikka,” ujar dia bersemangat.
Dia mengharapkan dengan adanya addendum perpanjangan kerja sama, masyarakat yang belum dijamin dapat segera didaftarkan, mengingat masih ada peluang mengisi kuota peserta PD pemerintah DTKS yang telah dialihkan mejadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Pusat.
Bupati Sikka menegaskan mendukung penuh penyelenggaraan program JKN-KIS di Kabupaten Sikka.
Dengan adanya penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama ini, dia berharap dapat membantu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sikka yang berkualitas tanpa diskriminasi.*** (eny)
