Maumere-SuaraSikka.com: Fraksi PKB DPRD Sikka menguatirkan pinjaman daerah pemerintah daerah setempat berdampak pada peningkatan defisit.
Sikap politik ini dikedepankan Ketua Fraksi PKB Yoseph Don Bosko, Rabu (2/9) malam.
Fraksi PKB kuatir jika rencana pinjaman daerah sebagaimana pidato pengantar Bupati Sikka, tidak melalui kajian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika tidak dikaji secara benar dan tepat maka berdampak pada besaran pembiayaan yang disetujui oleh pemberi pinjaman akan berdampak pula pada peningkatan defisit tahun anggaran 2021. Tentu kita akan rasionalisasi besar-besaran pada semua program,” ungkap Yoseph Don Bosko pada mimbar pemandangan umum fraksi menanggapi pidato pengantar Bupati Sikka.
Menepis kekuatiran ini, Fraksi PKB mendorong pemerintah melakukan kajian yang mendalam dan sistematis, serta sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pengajuan anggaran yang telah direncanakan dapat disetujui pihak yang memberi pinjaman kepada daerah.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah daerah, tapi harus ada kajian,” tegas Yoseph Don Bosko.
Sikap politik yang sama juga diungkapkan Fraksi PDIP. Wakil Ketua Fraksi PDIP Darius Evensius menegaskan fraksinya mendukung rencana pinjaman daerah, san mendorong pemerintah daerah setempat melakukan kajian secara komprehensif.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar Maria Angelorum Mayestatis mendukung langkah pemerintah dengan catatan agar ditelaah dengan baik dan dikaji kembali supaya proses pengembalian pinjaman nantinya tidak menghambat kegiatan yang lain.
Dalam pidato pengantar tentang KUAPPAS, Bupati Sikka mengatakan berkaitan dengan kebijakan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, pemerintah dihadapkan pada kekurangan pembiayaan.
Untuk mengatasi itu, pemerintah melakukan pengajuan pinjaman daerah ke Menteri Keuangan cq Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dengan surat nomor Bap.050/13/149/VIII/2020, dan tembusannya disampaikan juga kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.
“Surat dinaksud secara positip telah dijawab Menteri Keuangan kepada Bupati Sikka,” ujar Bupati Sikka.
Namun besaran pinjaman daerah yang disampaikan Bupati Sikka, berbeda nilainya pada saat rapat konsultasi bersama Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi dengan pidato pengantar.*** (eny)
